Fajarasia.id – Sejumlah petinggi partai politik (parpol) terlihat antusias mengikuti penyelenggaraan Uji Publik Komisi Informasi Pusat
(KIP) pada hari pertama. Padahal, pelaksanaan Uji Publik KIP ini, bertepatan pada hari perdana masa kampanye Pemilu 2024.
Ketua KIP Donny Yoesgiantoro mengatakan, uji publik itu dilakukan untuk menetapkan BP Informatif 2023. Uji publik KIP melibatkan tim penguji
internal dan eksternal.
“Penguji internal, Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha, Komisioner Bidang Kelembagaan Handoko Agung Saputro, Komisioner Bidang Reglik Gede
Narayana. Kemudian, Komisioner Bidang Litdok Rospita Vici Paulyn, Komisioner ASE Samrotunajah Ismail, Komisioner Bidang PSI Syawaludin,”
kata Donny dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Penguji eksternal, Donny membeberkan, terdiri dari pegiat keterbukaan informasi Hendri Subagyo, Danardono Sirajudin, Yosep Adi Prasetyo, Anton
Pradjasto. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi, Indonesia Corruption Watch (ICW), mantan Komisioner KI Pusat
Alamsyah Saragih.
Selanjutnya, Abdul Rahman Ma’mun, Henny Widyaningsih, dan Cecep Suryadi. “Peserta uji publik terbagi dalam lima ruangan yang terdiri dari ruang
akuntabel, transparan, inovasi, strategi , dan partisipatif,” ucap Donny.
Lanjutnya, Donny memaparkan, pelaksanaan uji publik KIP dilakukan selama tiga hari berturut-turut. Yakni, dimulai pada 28, 29, dan 30 November 2023.
“Dari 263 badan publik yang submit SAQ di aplikasi e-monev KI Pusat hanya 195 yang dinyatakan lolos. Ke tahap uji publik ini, yakni BP yang
memiliki passing grade nilai SAQ diatas 60,” ujar Donny.
“195 BP yang lolos uji publik semuanya terwakili dari tujuh kategori, terdiri 32 badan publik Kategori Kementerian. 32 badan publik kategori
Lembaga Negara Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK), 13 badan publik Lembaga Non Struktural (LNS).”
Lanjutnya kata Donny, 26 badan publik Pemerintah Provinsi (Pemprov), 36 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lalu, 48 Perguruan Tinggi Negeri (PTN),
dan 6 Partai Politik (Parpol).
“Uji publik juga dihadiri langsung Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil E
Dardak, Wakil Menteri BPN/ATR Raja Juli Antoni bersama sejumlah Rektor PTN,” kata Donny.
Adapun Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan, pelaksanaan keterbukaan informasi publik memberikan banyak manfaat terhadap kemajuan
partai politik. Ia mengatakan semua penggunaan dana APBN yang diperoleh Gerindra dapat diakses oleh publik.
Sedangkan, Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristyanto menyampaikan, pihaknya memiliki aplikasi yang dapat diakses masyarakat tentang penggunaan
anggaran dari APBN. Menurutnya, selain keterbukaan informasi anggaran, juga menyediakan informasi profil para calon legislative PDI-P.****