Fajarasia.id – Center for Economic and Law Studies (CELIOS) mengingatkan pemerintah agar hati-hati dalam melakukan efisiensi anggaran. Pengalokasiannya jangan hanya untuk program Makan Bergizi Gratis saja yang berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran.
“Karenanya kami menyarankan agar program MBG dilakukan dengan targeted approach, hanya diberikan pada mereka yang benar-benar membutuhkan. Seperti anak kurang gizi, ibu hamil, keluarga dengan penghasilan dibawah Rp2 juta per bulan dan kelompok masyarakat di wilayah yang rentan malnutrisi,” kata Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar dalam sebuah rilisnya ang diterima Redaksi”, Selasa (11/2/2025).
Menurut Media, program MBG yang tidak tepat sasaran berpotensi bocor, ikut dinikmati oleh anak-anak orang kaya. Apalagi program MBG kabarnya akan melibatkan vendor-vendor swasta besar dimana pemerintah harus membayar biaya tambahan.
“Apabila MBG diberikan pada semua anak, lebih baik dipikirkan kembali atau dihentikan karena ruang fiskal yang tidak mencukupi. Selain itu berpotensi terjadi kebocoran yang kalau dijumlahkan ada 50 triliun MBG ini dinikmati anak-anak orang kaya,” ucapnya.
Mereka yang kaya, tambah Media, juga lebih memilih agar makanan diberikan pada yang lebih membutuhkan. “Anak-anak orang kaya membawa pulang makanannya dan memberikan pada pembantunya, sayang kan jadi tidak tepat sasaran,” ujar Media.
Yang dikhawatirkan, program MBG malah menimbulkan krisis fiskal baru dan justru mengurangi fungsi layanan publik dan sosial. Alih-alih meningkatkan kualitas gizi anak, MBG malah dapat menurunkan kemampuan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
Dari sisi layanan publik, Media mencontohkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)yang terdampak oleh efisiensi anggaran. Kecepatan dan akurasi dari BMKG dalam menyampaikan informasi juga diperkirakan akan menurun.
“Akurasi informasi cuaca, gempa bumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen sebagai dampak pemangkasan anggaran . Padahal data tersebut diperlukan untuk keperluan pertanian yang juga mendukung program ketahanan pemerintah,” kata Media lagi.
Pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang besarnya mencapai Rp306,7 triliun. Efisiensi anggaran itu untuk mendukung program MBG yang biayanya membengkak dari Rp71 triliun menjadi Rp100 triliun tahun 2025.****
