Fajarasia.id – Pelaku usaha sektor pertanian menginginkan regulasi yang mendorong efisiensi serta menghilangkan ladang pungli yang merugikan petani. Demikian disampaikan Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Sutarto Alimoeso.
“Peraturan-peraturan harus bertujuan supaya tidak ada yang dirugikan,” ujarnya, Selasa (8/4/2025). Bahkan, lanjut dia, peraturan itu harus melindungi masyarakat secara keseluruhan.
Sutarto mengatakan peraturan harus dikontrol bersama secara transparan agar mendorong percepatan Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia. Namun, dia mengingatkan bahwa kemudahan perizinan alih fungsi lahan tidak dimanfaatkan secara sembarangan dan harus berdasarkan undang-undang.
Mantan Kepala Bulog itu menyoroti kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam mengakses izin produksi pupuk organik maupun anorganik. Menurut dia, proses izin masih kerap membingungkan dan menjadi beban biaya yang tidak perlu bagi produsen.
“Sejak awal harusnya sudah jelas, misalnya, apa kandungan yang dibutuhkan dan bagaimana uji lapangan dilakukan,” katanya. Selain regulasi, Sutarto menilai pengawasan di lapangan masih lemah dan seringkali membuka celah kecurangan.
Dia mengakui masih banyak ditemukan pupuk palsu yang merugikan petani dan mengacaukan sistem pertanian. Menurut Sutarto, efektivitas Satgas Pertanian dinilai belum cukup kuat tanpa koordinasi dengan kementerian dan dinas terkait.
“Harus ada koordinasi dengan baik antara pengawasan di hulu maupun hilir,” ucapnya. Namun, untuk penelusuran hal tersebut, harus ada peran pemerintah harus melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Sutarto menegaskan pentingnya penindakan tegas bagi pelaku pemalsuan pupuk atau penipu petani. “Perlu ada penindakan untuk pelaku terkait penipuan yang merugikan agar memberi efek jera,” ujarnya.****
