Fajarasia.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menegaskan sikap politiknya sebagai kekuatan penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan setelah sejumlah partai mempertanyakan posisi PDI-P, termasuk Partai Golkar.
Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Sitorus menyebut partainya tetap mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, namun tidak segan mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak tepat. “Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan. Kritik adalah bagian dari demokrasi, bukan ancaman,” ujarnya, Minggu (21/6).
Senada, Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo menegaskan posisi partainya jelas berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang. “Tidak ada istilah abu-abu. Kami mendukung kebijakan yang baik, sekaligus mengkritisi yang tidak sesuai kepentingan publik,” katanya.
Deddy juga menyinggung Golkar agar fokus mengatasi persoalan pemadaman listrik yang marak terjadi, mengingat Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Menteri ESDM. Ia menilai lebih baik Golkar mengurus masalah energi ketimbang sibuk mempertanyakan posisi PDI-P.
Lebih jauh, PDI-P mengingatkan bahwa tanpa adanya partai penyeimbang, demokrasi bisa kehilangan fungsi checks and balances. “Jika semua fraksi hanya manut eksekutif, apa bedanya dengan Orde Baru?” tegas Deddy.
Sebelumnya, Ketua Bidang Ekonomi DPP Golkar Mukhamad Misbakhun menilai sikap politik penyeimbang yang diambil PDI Perjuangan tidak konsisten dan terkesan ambigu. Ia menyebut praktik “politik dua kaki” tidak elegan dalam demokrasi.
“Kritik itu penting agar pemerintah mendengar aspirasi masyarakat. Namun, kritik harus disampaikan dengan penuh tanggung jawab, bukan dengan cara yang membuat keadaan makin panas,” ujar Misbakhun, Minggu (21/6).*****
