OJK Tingkatkan Kompetensi SDM Bidang Pasar Modal

OJK Tingkatkan Kompetensi SDM Bidang Pasar Modal

Fajarasia.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusun Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) bidang Pasar Modal. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja itu merupakan komitmen OJK untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia jasa keuangan, khususnya industri Pasar Modal.

“Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sangat penting sebagai pedoman pengembangan SDM sektor jasa keuangan khususnya industri Pasar Modal. Sehingga seluruh pelaku industri Pasar Modal memiliki level of playing field kompetensi yang sama,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam Konvensi Nasional RSKKNI, Jumat (15/9/2023)

Pada kesempatan tersebut, Mirza menyampaikan apresiasinya pada tim yang telah menyusun RSKKNI bidang pasar modal. Tim tersebut merupakan kolaborasi yang berasal dari perwakilan industri dan profesi, lembaga sertifikasi profesi, lembaga pelatihan dan akademisi.

Penyusunan RSKKNI, tambah Mirza, merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Beberapa pasal dalam UU tersebut menegaskan bahwa Lembaga Jasa Keuangan (LJK) bertanggung jawab melakukan pengembangan kualitas SDM melalui peningkatan kompetensi dan keahlian

“LJK juga harus menerapkan standar kompetensi yang diamanahkan oleh Otoritas. Selain itu, pelaku profesi sektor keuangan wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidangnya,” ujar Mirza.

RSKKNI menyempurnakan sejumlah hal, seperti penyelerasan substansi unit kompetensi dan pengembangan unit kompetensi terkait fungsi bisnis dan fungsi manajemen risiko. Termasuk penambahan unit kompetensi terkait keuangan berkelanjutan dan perdagangan karbon.

Pada SKKNI Bidang Pasar Modal tahun 2019, hanya terdapat 11 unit kompetensi. Sedangkan di RSKKNI yang baru terdapat penambahan sehingga menjadi 80 unit kompetensi.

Selanjutnya, hasik Konvensi Nasional RSKKNI Bidang Pasar Modal ini akan diserahkan ke Kementerian Tenaga Kerja untuk ditetapkan melalui Keputusan Menaker RI. Kemudian akan disusun Rancangan Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia sebagai pedoman implementasinya.****

Pos terkait