Fajarasia.id – Rencana Indonesia mempermudah prosedur impor produk holtikultura dari Amerika Serikat, dijamin tidak akan mengganggu program swasembada pangan Indonesia. Rencana itu sebagai bagian dari sejumlah tawaran Indonesia dalam negosiasi tarif dengan AS.
“Kita melakukan impor seperti yang saat ini dilakukan dari AS, yaitu impor gandum, soya bean (kedelai) dan soya bean milk (susu kedelai). Sehingga swasembada pangan sama sekali tidak terganggu dengan apa yang akan kita beli dari AS,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan perkembangan negosiasi tarif Indonesia-AS di Washington, DC, Jumat (18/4/2025).
Menurut Menko Airlangga, selama ini Indonesia memang sudah mengimpor ketiga komoditas tersebut, bukan hanya dari AS. Tetapi dari sejumlah negara lain seperti dari Australia dan Ukraina.
Sementara Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira berpendapat, pemerintah harus cermat dalam melakukan relaksasi impor bahan pangan. Ketika pemerintah ingin meningkatkan impor produk serealia seperti gandum dan lainnya, harus dilihat kebutuhan di dalam negeri dan impor yang dibutuhkan.
Bhima mengatakan, nilai impor serealia di tahun 2024 sangat besar mencapai 6,8 miliar dolar. “Kalau relaksasi impor dilakukan, dikhawatirkan produk pangan impor akan membanjiri Indonesia,” ucap Bhima.
Banjir impor produk pangan, kemungkinan bukan hanya dari AS tapi juga dari negara lainnya seperti Pakistan atau Vietnam. Sama hal nya kalau Indonesia pembelian produk holtikultura dari AS sebagai bagian dari negosiasi tarif.
“Banjir produk hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan juga akan merugikan pekebun dan petani di Indonesia. Karena itu relaksasi impor pangan harus direncanakan dengan baik, belum tentu setelah negosiasi tarifnya lebih rendah dari negara lain,” ujar Bhima.
Sektor pertanian, tambah Bhima, adalah sektor yang rentan rentan apalagi banyak tenaga kerja Indonesia bergantung di sektor ini . Pelonggaran aturan impor produk pertanian ini bisa berdampak pada menurunnya serapan tenaga kerja.
“Selain itu, akan banyak yang berpikir lebih baik menjadi importir daripada melakukan hilirisasi pertanian. Jadi, kerugiannya akan sangat panjang dirasakan oleh ekonomi Indonesia khususnya daya beli masyarakat di pedesaan,” kata Bhima.
Di sisi lain, Indonesia harus bisa memanfaatkan barang lainnya yang dibutuhkan AS, misalnya nikel. Negosiasi mengenai mineral kritis mesti win-win solution.
“Kalau AS mau beli nikel dari Indonesia misalnya, juga harus membangun smelternya di Indonesia. Sehingga Indonesia bisa mendapat manfaat diversifikasi ekspor, diversifikasi negara asal investasi, dan tata kelola nikel yang lebih baik,” ucap Bhima menutup pernyataannya.*****
