Fajarasia.id – Anggota Komisi VII DPR RI Samuel JD Wattimena meminta pemerintah memberikan rincian lokasi pelaksanaan program pengembangan pariwisata guna mendukung fungsi pengawasan dan sinergi antara pusat dan daerah.
“Saya ingin mengetahui secara persis peningkatan kapasitas SDM industri ini dilakukan di daerah mana. Begitu juga pengembangan desa wisata maupun peningkatan keselamatan berwisata, lokasinya di mana saja,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Kementerian Pariwisata, Jumat (5/6/2026).
Samuel menilai informasi rinci akan membantu DPR mengawal pelaksanaan program sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan. Ia juga menyoroti mekanisme tugas pembantuan yang direncanakan menjangkau 38 provinsi serta akses masyarakat terhadap insentif pariwisata seperti diskon transportasi dan tarif tol.
Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menjelaskan penghargaan desa wisata dilakukan melalui mekanisme pendaftaran dan seleksi dengan kategori rintisan, berkembang, maju, hingga mandiri. Desa terpilih akan mendapat pendampingan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi berbasis masyarakat.
Program penghargaan desa wisata tahun 2026 masih berlangsung dan diharapkan memperkuat daya saing destinasi di berbagai daerah.
