Fajarasia.id – Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Mukhamad Misbakhun, mengusulkan agar pemilihan kepala daerah kembali dilakukan melalui DPRD. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk evaluasi atas praktik pilkada langsung yang sudah berjalan lebih dari dua dekade.
Misbakhun menekankan bahwa gagasan tersebut berangkat dari prinsip musyawarah yang terkandung dalam sila ke-4 Pancasila. “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah esensi demokrasi kita. Musyawarah untuk mufakat harus tetap dihormati,” ujarnya, Kamis (15/1/2026).
Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi XI DPR RI itu menegaskan, baik pilkada langsung maupun melalui DPRD sama-sama sah secara konstitusi. Hal ini, kata dia, sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 4.
Ia juga mengingatkan agar publik tidak terjebak dalam narasi yang menyesatkan. “Masyarakat perlu diedukasi bahwa kedua mekanisme itu demokratis dan konstitusional,” tambahnya.
Misbakhun menyebut banyak aspirasi masyarakat yang menilai pilkada langsung memiliki sejumlah kelemahan. Di antaranya biaya politik yang tinggi, maraknya praktik politik uang, hingga potensi konflik horizontal di tengah masyarakat.
“Lewat DPRD, calon kepala daerah bisa terseleksi lebih ketat, ongkos politik lebih rendah, dan kepala daerah bisa fokus bekerja tanpa terbebani biaya politik besar,” paparnya.
Menurut Misbakhun, setelah 20 tahun pelaksanaan pilkada langsung, sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh. Ia menilai sistem lewat DPRD dapat menjadi solusi untuk mencegah korupsi, menjaga moral politik, serta menghindari perpecahan sosial akibat perbedaan pilihan.
“DPRD sebagai wakil rakyat juga punya tanggung jawab kepada konstituennya. Dengan begitu, proses demokrasi tetap berjalan, namun lebih efisien dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
