Fajarasia.id — Suasana haru menyelimuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI ketika Hendra Wijaya, seorang pelapor individu, menyampaikan pengaduan terkait dugaan penyimpangan dalam proses lelang aset PT Bank Mandiri. Forum yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Senayan, itu diwarnai kesaksian emosional yang menyingkap dampak besar dari kasus tersebut, bukan hanya kerugian materiil, tetapi juga tekanan psikologis yang dialami keluarga pelapor.
Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan ini secara terbuka dan profesional. Ia menekankan, sebagai bank milik negara, Bank Mandiri wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, transparansi, serta kepatuhan terhadap prosedur hukum.
“Kami berterima kasih atas keberanian Saudara Hendra menyampaikan pengaduan ini. Semua informasi akan kami catat secara kronologis dan ditindaklanjuti dengan meminta klarifikasi resmi dari Bank Mandiri,” ujar Misbakhun.
Politisi Fraksi Golkar itu menilai, indikasi adanya pelanggaran prosedur dalam kasus ini perlu ditelusuri lebih dalam. Komisi XI berkomitmen memastikan bahwa proses lelang aset perbankan berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat.
Dalam kesaksiannya, Hendra mengungkapkan bahwa aset pabrik genteng miliknya dilelang dengan cara yang diduga tidak sesuai prosedur. Ia menuturkan, persoalan ini bukan hanya mengancam keberlangsungan usaha, tetapi juga nasib ratusan pekerja yang menggantungkan hidup pada pabrik tersebut. Lebih jauh, ia mengaku mendapat intimidasi melalui pesan singkat yang menyeret nama pimpinan organisasi masyarakat, hingga berdampak pada kondisi mental anaknya.
“Ancaman itu membuat salah satu anak saya mengalami depresi dan kini harus menjalani perawatan psikologis,” ungkap Hendra dengan suara bergetar.
Hendra berharap, advokasi melalui DPR dapat menghadirkan perlindungan hukum yang adil. Ia menegaskan, kasus ini bukan sekadar konflik pribadi, melainkan menyangkut kepentingan banyak keluarga pekerja yang bergantung pada pabriknya.
“Pabrik saya menopang ratusan kepala keluarga. Ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Komisi XI DPR RI memastikan akan mendalami kasus ini dengan meminta penjelasan resmi dari Bank Mandiri, sekaligus mengawal agar praktik lelang aset perbankan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.
