Fajarasia.id – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti lemahnya pengawasan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) setelah ditemukan kasus salah sasaran ke rumah mewah. Ia menegaskan insiden ini menunjukkan rapuhnya sistem pengawasan internal di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Lasarus menekankan, program fisik seperti BSPS seharusnya mudah diawasi karena wujudnya kasat mata. Ia meminta Inspektorat Jenderal menindak tegas oknum yang bermain. “Kalau tidak layak, jangan dicairkan. Kalau ada yang ngotot melanggar, ya penegakan hukum,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat di Senayan, Kamis (25/6/2026).
Ironisnya, terungkap bahwa balai-balai daerah tidak memiliki alokasi anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi. “Mau ke lapangan, tapi duitnya tidak ada. Masa mau potong gaji pegawai? Kalau ada temuan melanggar hukum karena tidak diawasi, kita pusing juga,” kata Lasarus.
Ia menilai penguatan fungsi pengawasan dan validasi data menjadi kunci agar insiden salah sasaran tidak terulang. “Kalau pengawasannya dilaksanakan dengan baik, saya yakin tidak akan terjadi pelanggaran,” tegasnya.
Sorotan ini menjadi alarm bagi pemerintah agar segera memperbaiki tata kelola pengawasan BSPS, memastikan bantuan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.****
