Fajarasia.id – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan pihaknya akan mengawal pembahasan dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2027 agar formulanya adil dan berpihak pada kebutuhan pembangunan daerah.
“Komisi XI DPR akan mengawal proses pembahasan TKD 2027 agar formulanya tetap adil, rasional, dan berpihak pada kebutuhan pembangunan daerah. Kami memahami aspirasi dan kekhawatiran pemerintah daerah,” ujar Misbakhun dalam siaran pers, Sabtu (27/6/2026).
Ia menekankan angka TKD yang beredar di ruang publik saat ini bukan keputusan final, melainkan bagian dari dinamika pembahasan kebijakan fiskal. Misbakhun mencontohkan alokasi TKD pada APBN 2026 yang semula Rp693 triliun, kemudian bertambah Rp43 triliun setelah pembahasan bersama pemerintah.
Menurutnya, keberpihakan APBN kepada daerah tidak hanya ditentukan oleh satu pos anggaran, melainkan juga belanja pemerintah pusat sepanjang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. “Yang paling penting ialah rakyat di daerah tetap memperoleh manfaat pembangunan. Instrumennya bisa dibahas, tetapi hasil akhirnya harus nyata, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Langkah DPR ini diharapkan mampu menjaga ruang fiskal bagi daerah, terutama untuk pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal.****
