Fajar Asia.com – Pernyataan dari Ketua DPD, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menganggap wajar tuntutan Mahasiswa, dan memohon agar polisi tidak represif pada aksi demo 11 April 2022.
Sebelumnya Ketua DPD RI dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bertemu dan membahas tentang sejumlah hal, salah satunya adalah rencana aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang digelar besok Senin 11 April 2022.
Setelah itu Ketua DPD RI itu menuliskan pernyataan tentang dukungan dia kepada para mahasiswa, karena mahasiswa adalah saluran dari suara rakyat jadi harus dihargai dan diterima, dikutip Kabar Besuki melalui kanal YouTube Refly Harun yang diposting pad 10 April 2022.
Refly Harun membacakan pernyataan yang dibuat oleh Ketua DPD La Nyalla, enam tuntutan mahasiswa yang akan disampaikan dalam aksi BEM SI pada 11 april mendatang dinilai wajar.
Isi dari enam tuntutan tersebut adalah suara terpendam kebanyakan rakyat yang belum keluar secara masif, jadi mahasiswa menjadi saluran sekaligus penyambung lidah bagi rakyat tersebut.
“Kalau kita baca enam isi tuntutan mereka sangat wajar, karena itu saya ingatkan kepada aparat khususnya kepolisian, jangan represif, para mahasiswa itu adalah generasi bangsa yang wajib memikirkan bangsanya, mereka juga calon pemimpin masa depan,” kata La Nyalla Jumat 8 April 2022 yang lalu.
La Nyala menambahkan bahwa, tuntutan pertama mereka yang meminta sikap dan kalimat yang tegas dari Presiden Jokowi tentang penolakan pemilu dan tiga periode memang diperlukan, agar elemen lain termasuk partai politik terus menimbulkan kegaduhan publik soal ini, sementara tuntutan tentang penundaan dan kaji ulang UU ibukota negara juga tidak ada salahnya, karena memang UU tersebut kurang publik meaningful participation, dan sekarang sudah ada yang menguji DMK.
Lanjut La Nyalla, sedangkan tuntutan ketiga, keempat, kelima adalah mutlak tuntutan rakyat yang disuarakan oleh mahasiswa, mulai dari stabilisasi harga sembako, pengusutan mafia minyak goreng, hingga penyelesaian konflik agraria yang merata semua wilayah, dan yang terakhir pasangan Jokowi dan Ma’ruf agar melaksanakan janji kampanye juga wajar, karena ada janji-janji yang belum dipenuhi dan masih ada waktu 2024 untuk menuntaskan.” tuturnya.
Selain Lanyalla, Ketua Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo angkat bicara soal beredarnya selebaran atau meme yang menyudutkan dirinya sebagai dalang atau otak di balik aksi mahasiswa 11 April 2022.
Gatot dengan santai mengatakan bahwa tudingan bahwa dirinya jadi aktor di balik demo itu sudah biasa. Perihal sikap politiknya yang berbeda dengan rezim pemerintahan Jokowi, ia mengaku hanya menyuarakan suara batin rakyat.
“Di alam demokrasi dicurigai itu biasa,” kata Gatot dikutip dari Hersubeno Point.
Sementara itu, terkait penangkapan perwakilan KAMI di Jambi Muhammad Usman yang diamankan aparat TNI dan Paspampres saat membentangkan kain kafan dengan tulisan “Pak Jokowi, tolong turunkan harga minyak goreng” di depan rombongan Presiden Joko Widodo selesai meninjau Pasar Bedug di Kota Jambi, Kamis (7/4/2022) yang lalu.
Mantan Panglima TNI itu menilai tak ada yang salah atas aksi Usman tersebut.
“Kalau masalah ditangkap dan sebagainya itu adalah resiko perjuangan. Tapi yang perlu kita lihat sebenarnya KAMI ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk setiap bangsa dan negara kan kami ini untuk menyelamatkan Indonesia. KAMI ini ini adalah organisasi yang menjunjung tinggi moral politik moral politik paling tinggi sehingga selalu berpedoman dan bersikap selalu sangat terukur profesional konstruktif dan potensional,” tegasnya.
“Menyampaikan pendapat dan secara konstitusional itu dilindungi. Tapi mungkin aparat takut, dan dianggap tak bisa mengamankan,” tegasnya.
Gatot menilai Presiden Jokowi harus mendapatkan informasi teraktual atas kondisi rakyatnya.(Dnl)
