Fajarasia.id – Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, meminta pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) segera mengantisipasi dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax yang per 10 Juni 2026 resmi naik menjadi Rp16.250 per liter.
Menurut Meitri, meski Pertamax bukan BBM yang dikonsumsi mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah, lonjakan harga berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi seperti Pertalite. Kondisi ini, kata dia, harus menjadi perhatian serius agar tidak menimbulkan gangguan pasokan maupun kelangkaan di lapangan.
“Kami memahami bahwa penyesuaian harga Pertamax dilakukan mengikuti dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Namun pemerintah tidak boleh berhenti pada aspek penetapan harga semata. Yang harus diantisipasi adalah efek berantainya, yaitu potensi migrasi pengguna Pertamax ke BBM subsidi yang dapat meningkatkan tekanan terhadap kuota subsidi energi,” ujar Meitri dalam keterangan tertulis, Rabu 10 Juni 2026.
Politisi Fraksi PKS itu menekankan selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite bisa mengubah perilaku konsumen, khususnya kelompok menengah. “Ketika selisih harga mencapai lebih dari Rp6.000 per liter, tentu akan ada sebagian pengguna yang mempertimbangkan beralih ke BBM yang lebih murah. Jika pergeseran ini terjadi secara masif, maka distribusi dan ketersediaan BBM subsidi harus benar-benar dijaga agar masyarakat yang memang berhak tidak dirugikan,” tegasnya.
Meitri menilai pemerintah perlu segera melakukan pemetaan dampak kenaikan harga terhadap konsumsi BBM nasional, termasuk menghitung kemungkinan bertambahnya beban subsidi. Ia juga mendorong BPH Migas memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tidak terjadi penyalahgunaan maupun penimbunan.
“Pemerintah harus memastikan stok, distribusi, dan pengawasan berjalan optimal. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM subsidi justru mengalami kesulitan memperoleh haknya akibat meningkatnya permintaan dari kelompok pengguna yang sebelumnya mengonsumsi BBM nonsubsidi,” ujarnya.
Di tengah ketidakpastian harga minyak global, Meitri berharap pemerintah menyampaikan langkah mitigasi yang jelas kepada publik. “Kenaikan harga Pertamax tidak boleh sampai berujung pada kelangkaan BBM subsidi sehingga membuat masyarakat yang berhak menjadi kesulitan. Yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan yang responsif, terukur, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tutupnya.***
