Fajarasia.id – Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, bahwa tidak ada program transmigrasi baru yang dilakukan di Kalimantan Barat. Hal ini menanggapi pernyataan Pemerintah Daerah setempat menolak program transmigrasi dari Pemerintah Pusat.
Menteri Iftitah menjelaskan, tidak ada program penempatan transmigran baru baik lokal atau pendatang yang dijalankan di Kalimantan Barat. Menurutnya, penempatan transmigran baru hanya akan dilakukan dengan permintaan dari Pemerintah Daerah setempat.
“Kementerian transmigrasi tidak dapat menempatkan transmigran ke satu wilayah tanpa permintaan resmi dari Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 29 tahun 2009 yang bersifat bottom-up,” kata Menteri Iftitah dalam keterangan tertulisnya, pada Jumat (1/8/2025).
Menteri Iftitah menyatakan, disebabkan tidak ada permintaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Maka penempatan transmigran baru di wilayah tersebut tidak dimungkinkan.
“Kami meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam menyikapi berita yang beredar. Saat ini transmigrasi telah berubah. Tidak lagi top-down dari pemerintah pusat menempatkan transmigran ke wilayah-wilayah, tetapi sekarang ini harus ada permintaan,” ucapnya.
Menteri Iftitah menambahkan, pihaknya mengirim tim ekspedisi patriot sebanyak 2.000 orang dari tujuh perguruan tinggi negeri. Yaitu, UI, IPB, ITB, UNPAD, UNDIP, UGM dan ITS yang akan dikirim pada Agustus 2025.
Rencananya ada 2.000 orang terlibat terdiri atas 45 guru besar, serta para doktor, magister, sarjana, dan mahasiswa aktif. Mereka dibagi 400 tim, masing-masing beranggotakan lima orang akan disebar ke 154 kawasan transmigrasi untuk melakukan penelitian potensi.
Tantangan Kementrans mengubah persepsi masyarakat terhadap program transmigrasi lama yang memindahkan penduduk padat ke tempat yang jarang. Saat ini Transmigrasi bertransformasi menjadi pembangunan kawasan ekonomi baru.
“Bukan hanya sekedar perpindahan penduduk, tetapi penciptaan lapangan kerja melalui industrialisasi, hilirisasi, dan investasi utamanya. Juga dengan mengutamakan pembangunan manusia dan distribusi SDM unggul,” ujarnya.****
