Kekerasan di Kongo Sebabkan Ratusan Ribu Anak Putus Sekolah

Kekerasan di Kongo Sebabkan Ratusan Ribu Anak Putus Sekolah

Fajarasia.id – Kekerasan yang meningkat di Kongo timur telah menyebabkan ratusan ribu anak tidak bersekolah. UNICEF mencatat, sejak awal tahun 2.500 sekolah dan ruang belajar di Kivu Utara dan Selatan ditutup akibat pertempuran.

Dilansir Anadolu Ajansi, Selasa (18/2/2025), hal tersebut menyebabkan 795.000 anak tanpa pendidikan, meningkat dari 465.000 pada Desember 2024. Jean Francois Basse, Wakil Perwakilan UNICEF di Kongo, menggambarkan situasi ini sebagai bencana besar bagi anak-anak yang terdampak.

Pendidikan dianggap sebagai kunci bagi anak-anak untuk kembali menjalani kehidupan normal dan mempersiapkan masa depan mereka setelah konflik. Lebih dari 6,5 juta orang, termasuk 2,6 juta anak-anak terpaksa mengungsi akibat kekerasan yang berlanjut di wilayah tersebut.

Jacques Matata, seorang aktivis hak anak, memperingatkan dengan berlanjutnya konflik, banyak anak mungkin tidak akan kembali ke sekolah. Sebelum eskalasi kekerasan terbaru, ribuan anak di timur sudah kesulitan bersekolah setelah mengungsi.

UNICEF juga mengungkapkan lebih 1,6 juta anak di Kongo timur saat ini tidak bersekolah, termasuk di provinsi Ituri. UNICEF meminta dana sebesar USD52 juta (Rp846,7 triliun) untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mendesak bagi 480 ribu anak.

UNICEF menyerukan agar semua pihak dalam konflik menghormati fasilitas pendidikan dan menghentikan penggunaan sekolah untuk tujuan militer. Konflik tersebut melibatkan berbagai kelompok pemberontak, termasuk M23 yang telah melawan pasukan pemerintah sejak 2012, dipimpin oleh etnis Tutsi.

Konflik ini semakin intensif di provinsi Kivu Utara dan Kivu Selatan. Baru-baru ini, pemberontak M23 memasuki ibu kota provinsi Kivu Selatan, Bukavu, setelah merebut bandara Kavumu.

Rwanda dituduh Kinshasa mendukung pemberontak M23 dan mengirimkan pasukan ke Kongo timur, namun, Kigali berulang kali membantahnya. Pertempuran yang terus berlanjut semakin memperburuk kondisi kemanusiaan dan membahayakan keselamatan serta masa depan anak-anak yang menjadi korban.****

Pos terkait