Kejati NTT Sita 65 Dokumen Penting Milik Pemerintah Provinsi NTT

Kejati NTT Sita 65 Dokumen Penting Milik Pemerintah Provinsi NTT

Fajarasia.id  – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), berhasil menyita sedikitnya 17 (tujuh belas) dokumen penting dari Badan Kepegaian Daerah (BKD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu 09 Agustus 2023.

Selain 17 dokumen yang disita dari BKD Provinsi NTT, Kejati NTT juga turut menyita sedikitnyan 48 dokumen penting dari Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT.

Sehingga, total dokumen yang disita oleh penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejati NTT mencapai 65 dokumen penting.

Penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Tipidsus Kejati NTT terkait kasus dugaan korupsi pemanfaatan aset tanah milik Pemprov NTT di Pantai Pede, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, yang kini di atasnya telah berdiri bangunan Hotel Plago, yang merugikan keuangan negara hingga Rp8 miliar.

Terhadap 65 dokumen penting yang berhasil disita oleh tim penyidik Tipidsus Kejati NTT, akan dilakukan penelitian dan pengembangan oleh penyidik Tipidsus Kejati NTT.

Penggeledahan berlangsung selama 7 jam, dari pukul 09.00 Wita berakhir sekitar pukul 16.30 Wita.

Pihak BPAD dan BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur terlibat kooperatif sehingga kegiatan penggeledahan berjalan aman dan lancar.

Penggeledahan di kantor BPAD dan BKD Pemprov NTT ini terkait perkara dugaan Tipikor Pemanfaatan Aset Tanah Pemprov NTT di Kabupaten Manggarai Barat.

Untuk diketahui, penyidik Pidsus Kejati NTT melakukan penggeledahan di Kantor Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kasi Penkum Kejati NTT, A.A. Raka Putra Dharma , SH.,MH., mengatakan, penggeledahan tersebut bertujuan untuk menemukan alat bukti berupa surat dan atau barang bukti yang berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan aset tanah seluas 31.670 m2 milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Penggeledahan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor: Print-329 /N.3.5/Fd.1/07/2023 tanggal 28 Juli 2023; Penetapan Penggeledahan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Nomor: 7/Pen.Pid.Sus-TPK-GLD/2023/PN.Kpg tanggal 31 Juli 2023; dan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor: Print354/N.3/Fd.1/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022.(rey)

Pos terkait