Fajarasia.id – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta kemudahan serta kelancaran urusan administrasi kenelayanan, sehingga lebih mudah mengakses program dan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2024. Hal ini diungkapkan Jogan mengingat selama ini sebanyak 62,2 persen nelayan, mengalami kesulitan dalam mengakses program dan bantuan KKP.
Ia menegaskan setidaknya terdapat tambahan anggaran 2024 senilai Rp986 miliyar. Anggaran tersebut diperuntukan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan nelayan dan masyarakat kelautan perikanan.
“Saya minta anggaran ini harus berdampak mengurangi angka kemiskinan ekstrim dari nelayan serta bisa memperluas kegiatan ekonomi dan usaha kelautan perikanan,” tegas Johan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Politisi dari Fraksi PKS ini, memberikan penekanan agar memprioritaskan program/kegiatan pembuatan pakan mandiri. Karena, menurutnya, ini menjadi perhatian penting mengingat harga pakan sangat mahal, dan pakan merupakan komponen utama dalam perbudidayaan perikanan.
“Saya berharap KKP menjadikan industri pakan mandiri sebagai program unggulan 2024, sebagai buffer atau penunjang utama keberhasilan kegiatan budidaya perikanan. Harus ada political will yang kuat dari KKP untuk memperkuat program pembuatan pakan mandiri ini di seluruh daerah agar gairah kegiatan budidaya ikan semakin meningkat,” ujar Johan.
Selain itu, Johan juga mendorong KKP agar kembali memberi perhatian serius pada pengembangan budidaya lobster di seluruh wilayah yang potensial, “Sumber daya budidaya lobster Indonesia sangat melimpah ruah, dan ini harus diolah menjadi komoditas unggulan,” tambahnya.
Pada rapat tersebut, Johan menyayangkan penyerapan bantuan dari KKP tahun ini, dikarenakan ini baru mencapai di bawah 60 persen. Padahal bantuan ini harus dipernudah serta menyebar ke daerah yang sangat membutuhkan. “Kita meminta KKP untuk kembali memperhatikan serapan ini agar lebih optimal membantu nelayan dan masyarakat,” ungkapnya.
Tambahnya, ia meminta KKP untuk memperluas kegiatan atau program yang terkait dengan pengolah dan pemasar hasil dari kelautan perikanan. Ia juga tidak lupa meminta untuk, memberikan perhatian yang serius terhadap kondisi petambak garam dan masyarakat pesisir serta pulau-pulai terpencil.
“Pemerintah harus hadir bagi kepentingan masyarakat pesisir dan terpencil ini dengan berbagai bentuk program perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kelautan perikanan secara konkret,” tutup Johan.****
“Ini memang merubah satu kultur tidak mudah. Tapi kalau ada edukasi dari arsitek terhadap masyarakat secara luas mungkin semacam ini bisa berubah berangsur-angsur. Termasuk utilitas airnya, bagaimana untuk MCK-nya dan semacamnya itu juga menjadi satu pemikiran. Jadi saya harap dari IAI ini itu ada semacam edukasi terhadap masyarakat secara luas,” tandas Sudewo.***
