Fajarasia.id – Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menyoroti fenomena tugas Non-Tusi (Non-Tugas Fungsi Utama) yang kini justru menjadi krusial bagi Polri. Ia menilai, keterlibatan polisi dalam menjaga rantai pasok pangan sangat penting untuk memastikan distribusi pupuk dan hasil panen tidak terganggu praktik ilegal.
“Mata rantai ketahanan pangan itu yang menjadi soal, mata rantai distribusi pupuk menjadi ilegal, distribusi hasil panen melawan hukum. Di situ masuk polisi. Seolah dia non-tusi, tapi ternyata tusinya karena memang menyangkut soal nasional,” ujar Hinca dalam RDPU Panja Reformasi Polri di Gedung Nusantara II, Senayan, Kamis (8/1/2026).
Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, kehadiran Polri dalam isu pangan bukan sekadar tambahan tugas, melainkan bagian dari tanggung jawab besar menjaga kedaulatan pangan. Menurutnya, praktik ilegal dalam distribusi pupuk dan hasil panen bisa mengancam ketahanan nasional bila tidak dikawal aparat.
Selain isu pangan, Hinca juga menekankan perlunya modernisasi penegakan hukum melalui penguatan Scientific Crime Investigation. Ia meminta agar peran Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) dan Dokkes Polri lebih diperhatikan. Dukungan data ilmiah yang jernih, katanya, menjadi fondasi penting agar proses peradilan pidana lebih akuntabel.
Tak hanya itu, Hinca mengingatkan Polri untuk segera menuntaskan tunggakan perkara (case backlog) yang kerap dikeluhkan masyarakat. Ia menyoroti masih banyak kasus yang berlarut-larut hingga bertahun-tahun tanpa kepastian hukum.
“Data terakhir, di level Polsek, Polres, Polda bahkan di Mabes Polri belum tuntas jumlah perkara yang masuk diselesaikan tepat waktu. Banyak yang ulang tahun perkara itu. Reformasi kultural ini PR besar yang harus kita selesaikan,” tegasnya.
Menurut Hinca, reformasi budaya Polri tidak bisa dilepaskan dari penyelesaian backlog kasus dan penguatan integritas aparat. Ia menekankan, kultur Polri harus adaptif, baik dalam mengawal ketahanan pangan maupun dalam menerapkan keadilan restoratif.
