Fajarasia.id – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendorong pemerintah memberikan mandat lebih besar kepada IDSurvey dalam fungsi sertifikasi, verifikasi, dan inspeksi di sektor strategis. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan jajaran PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia di Senayan, Kamis (25/6/2026).
Herman menilai kebijakan yang mewajibkan penggunaan jasa survei BUMN pada sektor tertentu akan memperkuat pengawasan negara sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. “Komisi VI mendukung kebijakan yang mendelegasikan sertifikasi khusus kepada IDSurvey sebagai BUMN yang diberi mandat,” ujarnya.
Ia mencontohkan sektor perdagangan, impor, kepabeanan, keselamatan pelayaran, hingga sertifikasi ekspor sebagai bidang yang layak diatur mandatory melalui IDSurvey. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan praktik negara maju yang mengutamakan instrumen nasional untuk menjaga kepentingan ekonomi dan kedaulatan.
Sedikitnya ada enam poin yang disebut Herman layak dijadikan mandat: menjaga penerimaan negara, keamanan nasional, program strategis, keterimaan produk di pasar global, kepercayaan investor, serta mendukung hilirisasi dan transisi energi.
Politisi Demokrat itu menegaskan, penguatan peran IDSurvey tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengemban tugas negara. Dengan pangsa pasar baru 27 persen, peluang bisnis IDSurvey dinilai masih sangat besar. “Kalau kebijakan ini wajib, negara lebih aman karena pengawasan dilakukan oleh lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada negara,” tegasnya.***
