Fajarasia.id – Fraksi PDI-P menyampaikan catatan kritis terhadap realisasi APBN 2025 yang dinilai tidak efektif dalam mengendalikan belanja negara. Anggota Komisi XI DPR Didik Haryadi menyoroti defisit anggaran yang mencapai Rp54 triliun, melampaui target undang-undang.
“Hal ini menunjukkan pemerintah tidak efektif mengendalikan belanja sesuai kemampuan pendapatan negara. Beban keuangan negara akhirnya ditanggung rakyat,” ujar Didik di Gedung DPR, Selasa (7/7/2026).
Dalam pandangan fraksi, realisasi pendapatan negara hanya mencapai 92 persen, sementara belanja 94 persen. Defisit anggaran tercatat 108 persen dari yang ditetapkan dalam UU APBN 2025, dengan rasio defisit 2,81 persen PDB, lebih tinggi dari target 2,53 persen.
PDI-P juga menyoroti 16 poin krusial, mulai dari sasaran pembangunan yang tidak tercapai, pertumbuhan ekonomi meleset dari target, hingga tidak dijalankannya mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen. Anggaran pendidikan senilai Rp67 triliun disebut tidak direalisasikan.
Selain itu, fraksi menyoroti lonjakan utang negara yang mencapai Rp9.658 triliun dengan rasio utang terhadap PDB naik menjadi 40,5 persen. “Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara harus jelas dan akuntabel,” tegas Didik.
Meski memberikan catatan tajam, PDI-P tetap menyetujui pembahasan lebih lanjut atas RUU Pertanggungjawaban APBN 2025 sesuai mekanisme DPR.****
