Fajarasia.id – Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang meminta Menteri Agama (Menag), Nazaruddin Umar berkoordinasi dengan Presiden terkait efisiensi anggaran. Ia mendorong efisiensi anggaran Kemenag tidak berdampak pada penyelenggaraan ibadah haji 2025, hingga pendidikan sekolah Islam negeri.
Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Kerja dengan Kemenag membahas kesiapan pelaksanaan ibadah haji 2025. Marwan menyebut, sektor haji dan pendidikan tidak boleh terkena efisiensi anggaran, karena berdampak pada pelayanan dan kualitas pendidikan.
“Mudah-mudahan Pak Menteri bisa meyakinkan presiden bahwa pemotongan anggaran di Kemenag tidak bisa disamakan dengan KL lain. Karena begitu dipotong, menyentuh kebutuhan berbagai pihak yang menyangkut orang per orang,” kata Marwan saat ditemui di Gedung DPR RI , Rabu (5/3/2025).
Marwan tidak ingin sekolah keagamaan di bawah naungan Kemenag berhenti beroperasi gegara efisiensi. Ia juga tak ingin efisiensi mengganggu pemenuhan kebutuhan ibadah haji.
“Ditambah lagi usulan penerima KIP 29 ribu mahasiswa Rp10 triliun. Kemudian ada penyuluh, kira-kira total yang mesti ada itu harus Rp12,3 triliun,” ucapnya.
Dia menambahkan, sebelum rekonstruksi anggaran, Kemenag terkena efisiensi sebesar Rp14 triliun. Menurutnya, Kemenag kesulitan melakukan efisiensi hingga besaran tersebut, namun setelah penyisiran, efisiensi menjadi Rp7,27 triliun.
“Hal ini mengharuskan kami untuk melakukan penyesuaian kembali. Agar dapat memenuhi target efisiensi dengan kriteria yang sama, namun melakukan ekspansi pada identifikasi rencana efisiensi,” ujarnya.****
