Fajarasia.id – Isu reforma agraria menjadi sorotan utama dalam audiensi buruh dengan pimpinan DPR RI pada peringatan Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5/2026). Selain membahas upah dan ancaman PHK, massa menekankan konflik lahan yang dinilai semakin berdampak luas terhadap buruh, petani, hingga masyarakat adat.
Perwakilan aliansi reforma agraria, Dewi Kartika, menegaskan ketimpangan penguasaan tanah berimbas langsung pada kesejahteraan pekerja di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Ia mencontohkan kasus penertiban kawasan hutan di Sumatra Utara yang membuat ribuan buruh harian kehilangan mata pencaharian.
“Ketika tanah dikuasai segelintir kelompok, yang terjadi adalah ketimpangan, kemiskinan, dan diskriminasi terhadap petani dan buruh,” ujarnya. Dewi juga menyoroti data kekerasan agraria sejak akhir 2025, termasuk penembakan, penganiayaan, dan penangkapan terhadap masyarakat adat.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR akan memperkuat Panitia Khusus Reforma Agraria dengan membentuk command center bersama Komisi III. Langkah ini diharapkan mempercepat respons terhadap konflik lahan. “Kalau kita dapat informasi lebih cepat, kita bisa lakukan mitigasi,” kata Dasco.
Selain itu, DPR tengah menginventarisasi desa-desa di kawasan hutan untuk memastikan akses masyarakat terhadap hak dasar. Dasco menegaskan pembahasan reforma agraria akan dipercepat pada masa sidang berikutnya, sekaligus membuka ruang dialog lanjutan dengan buruh dan masyarakat sipil.****
