Fajarasia.id – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menggelar meluncurkan petunjuk teknis Dekonsentrasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP) tahun anggaran 2024. Kegiatan dihadiri oleh satuan kerja pemerintah privinsi seluruh Indonesia ini bertempat di Swissbell Hotel-Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (1/2/2024).
Setelah menerima Juknis, seluruh Kuasa Pengguna Anggaran setelah diminta segera lakukan percepatan pelaksanaan Dekonsentrasi GWPP. Capaian kinerja dan realisasi Dekonsentrasi memberikan kontribusi baik untuk kinerja daerah maupun pusat, dalam hal ini Kemendagri.
“Dekonsentrai gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ini semacam obligasi karena sistem pemerintahan. Karena negara dibagi menjadi provinsi dan provinsi dibagi menjadi kabupaten/kota,” kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal dalam arahannya.
“Dengan luas dan bentangan rentang kendali, gubernur tidak hanya kepala daerah otonom namun juga sebagai wakil pemerintah pusat. Ada tugas yang sifatnya atributif dan delegatif, Dekonsentrasi inilah instrumennya” ucap Safrizal.
Ia mengarahkan, seluruh Satker untuk Gaspol pelaksanaan Dekonsentrasi GWPP di semester pertama berpedoman pada petunjuk teknis. Karena jika tidak terserap optimal maka akan sia-sia.
Berbeda halnya dengan sisa APBD yang dapat berwujud SILPA Anggaran. Demikian halnya pelaksanaan tugas gubernur selaku wakil pemerintah pusat juga dapat berjalan maksimal.
“Tancap gas pelaskanaan dekonsentrasi GWPP, jangan menunda pekerjaan, langsung aksi dan terus berinovasi. Sehingga mampu memperkuat integrated perfectoral system dan mampu diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di era ketatnya kompetisi global saat ini,” ujar Safrizal.****
