Fajarasia.id – Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyoroti disrupsi ganda yang tengah dihadapi media massa nasional. Menurutnya, kondisi itu harus diimbangi dengan memanfaatkan berbagai peluang baru sekaligus membenahi kualitas jurnalistik.
“Agar (media massa) tetap berpangku pada karya-karya jurnalistik yang berkualitas. Era disrupsi di satu sisi memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi, tapi di sisi yang lain masyarakat juga mendapatkan dampak yang tidak baik-baik saja,” kata Ninik dalam Konvensi Nasional Media Massa Tahun 2025 mengambil tema “Disrupsi Berganda Terhadap Media Massa”, Kamis (20/2/2025) di Jakarta.
“(Sebab) ekosistem pemberitaan kita tidak sedikit yang ikut juga terpengaruh. Dengan tidak profesional di dalam mengerjakan tugasnya,” kata Ninik.
Ninik menyebut, pihaknya mengharapkan terjadi keterlibatan multi pemangku kepentingan, sebagai upaya dalam menegakkan demokrasi melalui pers. Termasuk, bersama-sama mencari solusi terhadap kondisi global dan nasional terhadap pers.
“Bersama-sama mencari solusi terhadap kondisi global dan nasional terhadap pers. Sekaligus bagaimana dampak perkembangan teknologi digital dan AI (kecerdasan buatan-red) terhadap industri media,” ucapnya.
Secara khusus, Ninik turut mengaresiasi insan pers maupun media massa yang terus melakukan inovasi dan transformasi model bisnis terhadap media. Sehingga, menurutnya di era yang sulit ini masih tetap bisa menjaga demokrasi, menjaga kebhinekaan, menjaga independensi di tengah-tengah kesulitan yang ada.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo turut memberi pesan yang disampaikan melalui video. Media massa diminta untuk kembali kepada jati diri yang sejati, ditengah maraknya sensasionalisme yang dinilai hanya merusak kepercayaan publik
“Oleh karena itu, kami mengajak media untuk kembali kepada jati diri yang sejati, faktual, objektif, dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara. Pemerintah dan media harus berjalan beriringan dalam membangun negeri,” ujar Wamenkomdigi.
Pada kesempatan yang sama praktisi media, Hary Tanoesoedibjo menilai, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berserta Dewan Pers perlu melibatkan media nasional untuk menciptakan kondisi yang solid. Hary menyebut, hal itu dapat diwujudkan misalnya dengan membentuk kelompok kerja (pokja).
“Bagaimana kita membuat kelompok kerja (pokja) merumuskan hal-hal yang perlu kita sampaikan untuk menjadi aturan. Bukan untuk kepentingan orang per orang atau pihak per pihak tapi untuk kepentingan nasional,” katanya.***
