Fajarasia.id— Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan tanggapan tegas atas permintaan maaf Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pernyataannya mengenai dana kas daerah yang disebut mengendap di perbankan. Menurut Dedi, kritik dari pemerintah pusat adalah hal yang wajar dan tidak perlu direspons dengan permintaan maaf.
“Tidak perlu ada yang dimaafkan. Mengkritik pemerintah daerah itu bukan kesalahan,” ujar Dedi saat ditemui di Gedung Sate, Bandung.
Pernyataan ini muncul setelah polemik yang dipicu oleh komentar Menkeu Purbaya mengenai pengelolaan anggaran daerah. Meski Purbaya kemudian menyampaikan permintaan maaf, Dedi menegaskan bahwa yang lebih mendesak adalah pencairan dana transfer pusat ke daerah, khususnya dana bagi hasil yang hingga kini belum sepenuhnya diterima Jawa Barat.
Dedi mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Barat masih menunggu pencairan dana bagi hasil pajak senilai lebih dari Rp190 miliar. Ia menekankan bahwa hak fiskal daerah tidak bisa digantikan dengan permintaan maaf, melainkan harus diwujudkan melalui realisasi anggaran yang tepat waktu.
“Yang dibutuhkan Jawa Barat saat ini bukan permintaan maaf, melainkan pencairan dana bagi hasil pajak,” tegasnya.
Pernyataan Dedi mendapat dukungan dari sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menilai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana transfer pusat ke daerah sangat penting untuk menjaga kelancaran pembangunan dan pelayanan publik.
Lebih lanjut, Dedi mengingatkan pemerintah pusat agar lebih fokus pada penyelesaian persoalan fiskal yang nyata ketimbang sekadar klarifikasi. Ia berharap komunikasi antara pusat dan daerah dapat berjalan lebih konstruktif, sehingga program strategis nasional bisa terlaksana dengan baik.
Dengan sikap ini, Dedi Mulyadi menunjukkan komitmen sebagai kepala daerah yang tidak hanya menerima kritik dengan terbuka, tetapi juga konsisten memperjuangkan hak fiskal Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus dibangun di atas dasar kepercayaan serta tanggung jawab bersama.****
