Fajarasia.id – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk mempercepat pembuatan KTP bagi penduduk miskin yang belum memilikinya.
“Masih puluhan juta penduduk Indonesia tidak memiliki KTP. Kami akan berkoordinasi dengan Kemendagri agar mereka memiliki KTP,” kata Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Nanik Sudaryati Deyang di Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Padahal, kepemilikan KTP penting, karena masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki KTP, tidak bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
“Artinya, dia tidak memiliki hak mendapatkan fasilitas bantuan sosial,” kata Nanik S Deyang.
Ia mengatakan jumlah pemulung yang tidak tercatat ada 10 juta orang, dan sebagian besar dari mereka tidak memiliki KTP.
Sementara jumlah pemulung yang tercatat ada lebih dari empat juta orang. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian yang sudah punya KTP.
“Yang miskin ekstrem ada empat juta orang (pemulung) yang tercatat. Yang tidak tercatat berarti ultra miskin ekstrem, karena sebagai warga negara, KTP saja tidak punya,” kata Nanik S Deyang.
Pihaknya mencontohkan kondisi miris pemulung yang mengadakan nikah massal, mereka kesulitan untuk menikah, karena ketiadaan KTP.
“Mereka mau nikah juga susah, karena tidak punya KTP,” kata Nanik S Deyang.
Untuk anak pemulung mengenyam pendidikan, juga terkendala, karena tidak memiliki Kartu Keluarga.
“Untuk (mendapat) bansos juga tidak mungkin, karena tidak tercatat,” tambahnya.****
