Fajarasia.id – Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh dijadwalkan turun ke jalan pada Kamis, 15 Januari 2026. Aksi akan dipusatkan di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, serta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Rekayasa Lalu Lintas
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin, menegaskan bahwa rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional.
- Polisi akan menyesuaikan pola pengalihan arus sesuai kondisi di lapangan.
- Rekayasa dilakukan bertahap dan berbeda di tiap titik.
- Prioritas utama tetap menjaga kelancaran aktivitas masyarakat.
“Protap pelayanan penyampaian pendapat di muka umum sudah kami siapkan setiap hari, dengan penyesuaian terhadap dinamika dan aktivitas masyarakat,” ujar Komarudin.
Tuntutan Buruh
Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya pada 30 Desember 2025 dan 8 Januari 2026. Diperkirakan 500–1.000 buruh dari Jabodetabek, Karawang, dan Purwakarta akan hadir.
Empat tuntutan utama yang akan disuarakan:
- Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi Rp 5,89 juta.
- Penetapan UMSP DKI Jakarta 2026 minimal 5% di atas 100% kebutuhan hidup layak (KHL).
- Mendesak DPR RI segera membahas dan mengesahkan UU Ketenagakerjaan baru, sesuai Putusan MK Nomor 168 Tahun 2024.
- Menolak rencana pilkada melalui DPRD, menegaskan bahwa kepala daerah harus tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Pernyataan Said Iqbal
“Jakarta adalah kota dengan biaya hidup sangat tinggi, bahkan lebih mahal dibanding Kuala Lumpur atau Bangkok. Ironisnya, upah minimum buruh di Jakarta masih rendah, hanya sekitar Rp 5,73 juta,” kata Said.
Ia menambahkan, penolakan terhadap pilkada lewat DPRD berangkat dari pengalaman buruh yang menilai keterlibatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah adalah hal mutlak.
Aksi buruh kali ini diprediksi akan menyedot perhatian publik, terutama karena menyangkut isu krusial: upah layak dan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah. Polisi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi kepadatan lalu lintas di sekitar Senayan dan Kemnaker.
