Fajarasia.id – Pulau Jawa, pulau terpadat di Indonesia, bersiap menyambut perubahan besar dalam peta pemerintahannya.
Sebanyak 5 provinsi baru tengah dalam proses pembentukan, sebuah langkah yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik di daerah-daerah tersebut.
Rencana pembentukan 5 provinsi baru ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan para pengamat kebijakan publik. Beberapa daerah yang diusulkan untuk menjadi provinsi baru antara lain :
1. Bogor Raya
Perkembangan pemekaran Provinsi Bogor Raya masih belum pasti. Meskipun wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya telah bergulir cukup lama, hingga saat ini belum ada keputusan final dari pemerintah pusat.
Beberapa kendala yang menghambat proses pemekaran antara lain.
Moratorium pemekaran daerah dari pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah sejak tahun 2006.
Hasil evaluasi terhadap usulan pemekaran belum memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.
Masih terdapat beberapa sengketa batas wilayah antara daerah yang akan masuk dalam Provinsi Bogor Raya.
Provinsi Bogor Raya direncanakan akan mencakup wilayah yang cukup luas, mulai dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, kabupaten Sukabumi, kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, hingga Kabupaten Cianjur.
2. Cirebon Raya
Wacana pembentukan Provinsi Cirebon Raya telah cukup lama bergulir dan menarik perhatian banyak pihak. Wilayah Cirebon Raya yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan memiliki potensi besar untuk menjadi sebuah provinsi baru.
Alasan utama pemekaran adalah wilayah Cirebon Raya kaya akan sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, dan energi.
Wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor industri dan pariwisata.
Diharapkan pemekaran dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah.
Sama seperti pemekaran provinsi lainnya, moratorium pemekaran yang diterapkan pemerintah pusat menjadi kendala utama.
Selain itu, kesepakatan di antara seluruh daerah yang akan bergabung dalam provinsi baru membutuhkan koordinasi yang intensif.
Dan perlu adanya peningkatan infrastruktur yang signifikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi provinsi baru.
Hingga saat ini, belum ada keputusan final mengenai pemekaran Provinsi Cirebon Raya.
Prosesnya masih dalam tahap kajian dan diskusi. Beberapa pihak mendukung pemekaran karena melihat potensi besar yang dimiliki wilayah ini, namun ada juga yang memiliki pandangan berbeda.
3. Jawa Selatan
Wacana pembentukan Provinsi Jawa Selatan memang menarik perhatian banyak pihak. Ide pemekaran ini muncul sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, pemerataan pembangunan, dan mengakomodasi aspirasi masyarakat di wilayah yang dianggap memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda.
Hingga saat ini, wacana pemekaran Provinsi Jawa Selatan yang akan menjadikan Cilacap sebagai ibukota provinsi itu masih terus bergulir. Namun, belum ada keputusan final dari pemerintah pusat terkait hal ini.
Salah satu kendalanya adalah, pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah. Hal ini menjadi kendala utama dalam mewujudkan pemekaran Provinsi Jawa Selatan.
Agar pemekaran dapat terlaksana, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, seperti aspek finansial, sumber daya manusia, hingga dukungan masyarakat.
Wilayah-wilayah yang diusulkan untuk masuk dalam Provinsi Jawa Selatan masih terus didiskusikan.
Ada beberapa versi mengenai wilayah yang akan bergabung, namun belum ada kesepakatan final.
Wacana pemekaran Provinsi Jawa Selatan merupakan isu yang kompleks dan masih terus berkembang. Meskipun memiliki potensi yang besar, pemekaran ini juga menghadapi sejumlah tantangan.
Adapun wilayah kabupaten kota yang digadang-gadang akan bergabung adalah. Kota Magelang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Magelang.
Lantas bagaimana kelanjutan Pemekaran Provinsi Sumbawa (PPS).
Sebelumnya saat kampanye pilpres yang lalu, Juru Bicara Tim Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah, sempat mengutarakan dan mewacanakan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Ia mengeklaim provinsi baru itu akan terwujud jika Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Setelah capres-cawapres kita dilantik 20 Oktober 2024, PPS akan mulai dibahas hingga disahkan,” kata Fahri saat menghadiri deklarasi dukungan relawan Gemoy Milenial Prabowo-Gibran (Gembira) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (8/2/2024) yang lalu.
Fahri mengungkapkan warga Sumbawa, termasuk dirinya, telah lama menginginkan agar Provinsi Pulau Sumbawa segera terbentuk. Selama ini, Pulau Sumbawa secara administratif masuk ke dalam Provinsi NTB.
“23 tahun saya memperjuangkan agar PPS ini terbentuk. Untuk itu, rekomendasi yang tertulis akan saya disampaikan ke Pak Prabowo-Gibran,” imbuh Fahri saat itu.
Fahri lantas mengajak seluruh warga Bima untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 14 Februari mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu optimistis Prabowo-Gibran menang satu putaran.
Untuk diketahui, wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa telah muncul sejak lama.
Berdasarkan arsip yang didapat redaksi, wacana tersebut mengemuka ketika ribuan warga dari lima kabupaten dan kota di Pulau Sumbawa menggelar kongres rakyat pada 2011.
Ketika itu, mereka mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menyetujui usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Adapun, kongres rakyat tersebut berlangsung di Lapangan Karato, Sumbawa Besar, NTB, pada 27 Februari 2011. Sejumlah anggota DPR dan DPD asal NTB serta seluruh bupati dan wali kota se-Pulau Sumbawa hadir. Namun, tak satu pun pejabat Provinsi NTB yang hadir, termasuk Gubernur M Zainul Majdi.***
