Fajarasia.id – Ketua Dewan Pembina Rembuk Pemuda sekaligus anggota DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengingatkan para pelaku usaha agar tidak gegabah mengadopsi teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, bukan justru mengurangi kesempatan kerja masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Rahayu yang akrab disapa Sara saat menghadiri Rembuk Nasional Pemuda Indonesia III di The Tribrata, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10/2026).
Sara menilai generasi muda Indonesia memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal itu terlihat dari semakin banyak anak muda yang terjun menjadi pengusaha, membuka lapangan pekerjaan, serta berkontribusi sebagai peneliti, akademisi, dan tenaga profesional.
“Saya melihat semangat yang mereka bawa. Semangat di mana mereka sebenarnya sudah mau, bahkan banyak yang sudah berkontribusi,” kata Sara kepada wartawan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perkembangan teknologi global menghadirkan tantangan tersendiri bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi perubahan kebutuhan tenaga kerja.
Menurut Sara, sejumlah negara maju mengembangkan teknologi AI karena menghadapi persoalan keterbatasan tenaga kerja. Kondisi tersebut berbeda dengan Indonesia yang memiliki jumlah penduduk usia produktif cukup besar dan membutuhkan ketersediaan lapangan pekerjaan.
“Mereka datang dari negara-negara yang memiliki lebih banyak lapangan pekerjaan daripada manusianya. Sehingga mereka harus mengembangkan teknologi yang bisa mengisi kekosongan itu,” ujarnya.
Sara menilai penerapan teknologi dari negara-negara tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa mempertimbangkan kondisi demografi Indonesia.
Jika tidak disesuaikan dengan kebutuhan nasional, penggunaan AI secara berlebihan justru berpotensi memperbesar kesenjangan antara jumlah tenaga kerja dan ketersediaan pekerjaan.
“Kalau kita menggunakan teknologi itu di Indonesia, yang memiliki lebih banyak manusia daripada lapangan pekerjaan, tentunya akan terjadi permasalahan yang besar,” katanya.
Politisi Partai Gerindra itu pun meminta para pengusaha yang ingin membawa inovasi teknologi ke Indonesia agar mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan tenaga kerja.
Menurutnya, kemajuan teknologi seharusnya menjadi alat bantu untuk memperkuat kemampuan manusia, mempercepat pekerjaan, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Bukan menjadi alasan untuk menghilangkan kesempatan masyarakat memperoleh pekerjaan.
“Mari kita memastikan bahwa teknologi yang kita hadirkan itu untuk meningkatkan produktivitas, bukan untuk menghilangkan lapangan pekerjaan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sara menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor atau heksaheliks dalam menghadapi perubahan teknologi. Ia menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah ataupun dunia usaha.
Diperlukan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, peneliti, komunitas, hingga elemen masyarakat lainnya untuk merumuskan kebijakan dan solusi yang tepat.
Ia juga menilai Rembuk Pemuda dapat menjadi ruang mempertemukan berbagai latar belakang dan gagasan untuk menghasilkan solusi bersama.
“Ini tidak bisa pemerintah sendiri, tidak bisa private sector sendiri. Semuanya dari lintas sektor, bahkan bisa dikatakan heksaheliks, itu harus bekerja sama,” tuturnya.
Sara berharap perbedaan pandangan tidak menjadi penghambat kolaborasi. Sebaliknya, dialog antarkelompok perlu diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan, termasuk memastikan perkembangan kecerdasan buatan memberikan manfaat bagi perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
Melalui pendekatan tersebut, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi global, tetapi juga mampu memastikan transformasi digital berjalan seiring dengan perlindungan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.****
