Fajarasia.id — Langkah pemerintah dalam menata ulang arah diplomasi energi mendapat dukungan penuh dari parlemen. Komisi XII DPR RI menilai kebijakan energi luar negeri harus menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama guna memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah regional maupun internasional.
Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyoroti dinamika alokasi pasokan gas bumi ke negara mitra—termasuk penyesuaian suplai ke Singapura—sebagai momentum strategis untuk menegaskan kembali kedaulatan energi nasional. Menurutnya, gas bumi tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai komoditas ekspor.
“Gas bumi bukan sekadar komoditas perdagangan, melainkan aset strategis yang menentukan ketahanan energi dan daya saing industri nasional. Setiap kebijakan ekspor wajib mempertimbangkan kebutuhan domestik, potensi hilirisasi, serta dampak ekonomi jangka panjang,” ujar Meitri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/11/2026).
Meitri menekankan pentingnya membangun kemitraan energi yang setara. Diplomasi energi idealnya tidak berhenti pada transaksi jual-beli, melainkan harus membuka pintu bagi masuknya investasi, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas industri dalam negeri.
Meski mendorong posisi tawar yang lebih tegas, parlemen mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam hubungan internasional. kepastian hukum, penghormatan terhadap komitmen kontrak, dan prinsip saling menguntungkan tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan mitra global.
Komisi XII berharap pemerintah segera mengintegrasikan kebijakan produksi, kesiapan infrastruktur, prioritas hilirisasi, dan strategi kerja sama internasional ke dalam satu peta jalan diplomasi energi yang komprehensif. Langkah ini dinilai vital agar Indonesia mampu mentransformasi kekayaan sumber daya alamnya menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.***
