Fajarasia.id — Kementerian Sosial mengungkapkan bahwasanya sekitar 45 persen penyaluran bantuan sosial (bansos), seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako, masih belum tepat sasaran. Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di seluruh Indonesia untuk terlibat aktif dalam pembenahan data penerima.
Langkah ini dilakukan untuk mendukung integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
“Presiden mengajak kita memulai data diperbaiki, datanya tunggal, datanya satu, dijadikan perjuangan bersama. Mari kita mulai kerja dari data,” ujar Gus Ipul, Senin (2/11/2026).
Pemutakhiran data penerima bansos akan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RT/RW, desa/kelurahan, hingga Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut nantinya dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
Untuk meminimalisasi penyimpangan, Kemensos mengenalkan sistem Perlindungan Sosial Digital yang dilengkapi dengan teknologi verifikasi biometrik pengenalan wajah (face recognition). Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi secara langsung melalui fitur usul-sanggah di aplikasi Cek Bansos atau melalui call center resmi.
Gus Ipul menekankan pentingnya penguatan kepedulian lingkungan melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga agar warga miskin yang berada di sekitar tidak terlewat dari perlindungan negara.
“Kita perlu banyak agen-agen perlindungan sosial untuk membantu masyarakat terdekat. Yang terdekat jangan sampai terlewat,” tegasnya.
Persoalan ketidaktepatan sasaran bansos juga dirasakan di tingkat daerah. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengapresiasi langkah pembenahan data tersebut. Menurut evaluasi pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Banyumas sejak awal 2026, masih ditemukan warga berkategori mampu yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.
Pemda Banyumas berharap sinergi lintas sektor bersama Kemensos ini dapat membereskan ketimpangan data secara permanen, sekaligus mendukung keberlanjutan program penanganan kemiskinan seperti Sekolah Rakyat yang saat ini menampung 323 siswa SMP dan SMA kurang mampu di wilayahnya.*****
