Fajarasia.id — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk memperkuat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, penggunaan teknologi ini juga menyimpan risiko yang perlu diwaspadai, mulai dari manipulasi digital hingga kebocoran informasi rahasia.
Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman mengingatkan pegawai Kemenkeu agar memahami tiga risiko utama penggunaan AI, yakni tertipu informasi palsu, terlena karena ketergantungan pada teknologi, dan tersebarnya data rahasia.
Peringatan tersebut disampaikan dalam seminar kecerdasan buatan bertema “Living Side by Side with AI: The Good and The Bad” dalam rangka peringatan Hari Oeang ke-80 di Jakarta, sebagaimana dikutip pada Kamis (29/10/2026).
Menurut Nurkholisoh, AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas pegawai sekaligus mendukung pelaksanaan tugas Kemenkeu dalam mengelola penerimaan, belanja, dan pembiayaan negara.
Meski demikian, pemanfaatannya harus disertai pemahaman terhadap risiko agar teknologi tersebut tidak justru menimbulkan persoalan baru.
Nurkholisoh menjelaskan, AI dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi potensi sumber penerimaan pajak serta mendeteksi indikasi ketidakpatuhan wajib pajak. Teknologi ini diharapkan membantu pemerintah mengolah informasi secara lebih luas guna memperkuat pengawasan perpajakan.
Pada sisi belanja, AI dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas anggaran pemerintah, termasuk bantuan sosial, belanja pemerintah daerah, serta program kementerian dan lembaga.
Dengan analisis tersebut, pemerintah diharapkan mampu menilai apakah anggaran yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Di sisi belanja, AI bisa membantu memastikan bahwa setiap rupiah yang kita alokasikan, yang kita anggarkan itu berhasil benar-benar bermanfaat,” ujar Nurkholisoh.
Sementara itu, dalam pengelolaan pembiayaan negara, AI berpotensi membantu mengidentifikasi dan memprediksi risiko, sehingga pemerintah dapat menyesuaikan strategi pembiayaan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Tiga Risiko yang Harus Diwaspadai
Di balik manfaat tersebut, Nurkholisoh menyoroti tiga bahaya yang perlu menjadi perhatian pegawai Kemenkeu.
Pertama, risiko tertipu akibat manipulasi digital.
Perkembangan teknologi deepfake memungkinkan gambar, video, dan suara dimanipulasi agar tampak seperti rekaman asli. Kondisi ini dapat membuat seseorang mempercayai informasi palsu karena tampilannya terlihat meyakinkan.
Karena itu, pegawai perlu memeriksa sumber dan keaslian informasi sebelum menjadikannya dasar untuk mengambil keputusan.
Kedua, risiko terlena akibat ketergantungan pada AI.
Penggunaan AI secara berlebihan berpotensi mengurangi kebiasaan berpikir kritis, mengingat, dan memahami informasi secara mandiri.
Nurkholisoh mengingatkan bahwa teknologi seharusnya menjadi alat bantu, bukan pengganti kemampuan manusia dalam menganalisis persoalan dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan.
Ketiga, risiko tersebarnya informasi rahasia.
Risiko ini muncul ketika pengguna memasukkan data sensitif ke aplikasi AI yang tidak memiliki perlindungan atau otorisasi sesuai kebutuhan organisasi.
Bagi Kemenkeu, persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena lembaga ini mengelola informasi strategis, termasuk data perpajakan dan keuangan negara.
Kecerobohan dalam menggunakan aplikasi AI berpotensi membuka informasi yang semestinya hanya dapat diakses oleh pihak berwenang.
Peringatan tersebut menjadi bagian dari upaya Kemenkeu untuk mendorong penggunaan AI secara bertanggung jawab. Pegawai perlu memahami batasan teknologi, memeriksa kembali hasil yang dihasilkan, serta memastikan aplikasi yang digunakan sesuai dengan ketentuan keamanan organisasi.
Khusus untuk data rahasia, pengguna harus menghindari memasukkan informasi sensitif ke layanan AI yang belum mendapat otorisasi atau belum dipastikan memenuhi standar perlindungan data.
Nurkholisoh menegaskan, berbagai risiko itu bukan alasan untuk menolak perkembangan teknologi. Sebaliknya, AI perlu dimanfaatkan secara tepat dengan tetap menempatkan manusia sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menilai informasi dan mengambil keputusan.
Dengan pendekatan tersebut, pemanfaatan AI di lingkungan Kemenkeu diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan APBN tanpa mengabaikan keamanan data, integritas informasi, dan kualitas pertimbangan manusia.***
