Fajarasia.id – Terbongkarnya dugaan penggunaan rumah dinas TNI sebagai markas operasional perjudian *online* di kawasan Cijantung, Jakarta Timur, menyedot perhatian publik. Komisi I DPR RI mendesak penanganan kasus ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tuntas guna menjaga marwah institusi militer serta kepercayaan masyarakat.
Kasus yang melibatkan perwira menengah berpangkat letnan kolonel ini berawal dari kecurigaan warga di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak membenarkan adanya penggerebekan yang diinisiasi oleh masyarakat setempat pada Minggu (11/10/2026).
Dari penggerebekan yang dilanjutkan oleh Polisi Militer Kodam Jaya tersebut, petugas mengamankan 11 warga sipil beserta barang bukti berupa 32 unit komputer yang diduga kuat digunakan untuk mengoperasikan judi *online*. Selain warga sipil, perwira militer penghuni rumah dinas—yang bertugas di Garnisun—turut ditahan karena diduga menyewakan fasilitas negara tersebut kepada pihak luar.
“Dia anggota Garnisun. Pasti kita tindak tegas,” kata Maruli di Mabes TNI AD, Jakarta.
Menanggapi skandal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan pentingnya keterbukaan dalam seluruh proses hukum. Menurutnya, penindakan yang tegas dan konsisten diperlukan agar tidak memicu spekulasi liar di tengah publik.
“Komisi I DPR RI memandang kasus ini harus ditangani secara transparan, akuntabel, dan tuntas agar tidak menimbulkan ruang spekulasi di tengah masyarakat,” ujar Dave saat dihubungi, Minggu (11/10/2026).
Dave menambahkan, tindakan oknum prajurit tidak serta-merta mencerminkan sikap keseluruhan institusi TNI. Meski demikian, peristiwa ini harus dijadikan momentum evaluasi mendalam untuk memperketat sistem pembinaan, pengawasan internal, dan penegakan disiplin prajurit—terutama di tengah makin maraknya kejahatan digital yang melibatkan berbagai lini kehidupan.****
