Fajarasia.id — Penanganan bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jawa Timur diminta tidak lagi sebatas pola pemadaman darurat dan penyaluran air bersih sesaat. Pemerintah daerah didesak membenahi akar masalah melalui penguatan mitigasi dan penyediaan infrastruktur air yang berkelanjutan.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyoroti fenomena berulangnya krisis air bersih di desa-desa yang sama setiap musim kemarau. Menurutnya, pengiriman mobil tangki air memang dibutuhkan dalam kondisi darurat, tetapi tidak boleh dijadikan solusi permanen tahunan.
“Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah semakin sedikit desa yang setiap tahun mengalami krisis air dan semakin kecil kawasan hutan yang terbakar. Itulah mitigasi yang harus kita bangun bersama,” ujar Said dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menggarisbawahi keterkaitan erat antara maraknya karhutla di kawasan pegunungan—seperti Gunung Lawu, Butak, dan Arjuno—dengan menurunnya daya dukung daerah tangkapan air bagi masyarakat di hilir. Kerusakan ekosistem di hulu secara langsung memicu kelangkaan air pasokan warga.
Oleh karena itu, Said meminta pemda memetakan wilayah rawan secara akurat dan tidak menganggap pekerjaan selesai begitu api padam. Evaluasi terhadap kerusakan vegetasi, habitat, serta pemulihan ekologis sumber mata air wajib dilakukan pascabencana.
Di sisi lain, respons darurat tetap digulirkan melalui aksi gotong royong lintas daerah di Jawa Timur, mulai dari distribusi ratusan ribu liter air bersih di Bojonegoro, Gresik, hingga Lamongan, serta dukungan logistik dan relawan penanganan karhutla di wilayah pegunungan. Kendati demikian, Said menegaskan aksi lapangan tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar kebijakan publik ke depan lebih fokus pada pembenahan struktur lingkungan hidup.****
