Fajarasia.id — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan langkah konkret untuk melindungi masyarakat dari dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilaporkan telah mencapai atmosfer Jakarta. Ia menilai penggunaan teknologi water mist saja belum cukup untuk mengatasi persoalan kualitas udara.
“Menurut saya, Pemprov DKI harus mengambil langkah yang lebih konkret dan terukur. Water mist boleh dilakukan, tetapi tidak cukup,” kata Wibi kepada wartawan, Selasa (20/10/2026).
Menurut Wibi, penanganan polusi udara harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah pusat dan daerah penyangga untuk menangani sumber pencemaran.
Ia juga meminta Pemprov DKI memperketat pemantauan kualitas udara secara real-time agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi dan tingkat risiko yang dihadapi masyarakat.
“Yang utama adalah memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah penyangga untuk menangani sumber asap, memperketat pemantauan kualitas udara secara real-time,” ujarnya.
Wibi menekankan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak dan lanjut usia, harus menjadi prioritas ketika kualitas udara memburuk.
Ia pun mendorong pemerintah mempertimbangkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) apabila kondisi udara telah mencapai tingkat yang membahayakan kesehatan.
“Jika kualitas udara sudah membahayakan kesehatan, opsi PJJ maupun WFH perlu dipertimbangkan berdasarkan data dan rekomendasi kesehatan,” kata Wibi.
Menurut dia, penerapan kebijakan tersebut perlu mengacu pada hasil pemantauan kualitas udara dan rekomendasi tenaga kesehatan agar keputusan yang diambil tepat sasaran.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah membuka kemungkinan penerapan PJJ bagi siswa apabila kualitas udara memburuk secara signifikan. Langkah ini disiapkan sebagai bagian dari upaya mengantisipasi dampak polusi udara, termasuk paparan asap karhutla.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengatakan pemerintah daerah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyiapkan langkah antisipasi untuk melindungi kesehatan masyarakat.
“Rekomendasi PJJ bagi siswa dapat diterapkan apabila kualitas udara mengalami pemburukan signifikan berdasarkan data resmi,” kata Chico dalam keterangannya, Senin (19/10/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan PJJ masih bergantung pada perkembangan kualitas udara dan hasil pemantauan resmi, bukan kebijakan yang otomatis diberlakukan di seluruh wilayah Jakarta.
Dengan meningkatnya perhatian terhadap dampak asap karhutla, koordinasi lintas pemerintahan, pemantauan kualitas udara, serta perlindungan kelompok rentan menjadi faktor penting dalam menentukan langkah berikutnya.
Bagi Wibi, kebijakan penanganan polusi harus didasarkan pada data dan tingkat bahaya yang nyata agar keselamatan serta kesehatan warga Jakarta tetap menjadi prioritas.****
