Fajarasia.id – Pemerintah menetapkan operasi satgas darat sebagai ujung tombak penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Dalam keterangan resmi Badan Komunikasi Pemerintah, Sabtu (22/8), forkopimda daerah diminta memperkuat logistik, peralatan, dan personel untuk memastikan pengawasan ketat di lapangan.
“Pemantauan dan pengawasan krusial untuk mencegah eskalasi titik api dan dampak lingkungan lebih luas,” demikian simpulan rapat koordinasi darurat karhutla, Sabtu (22/8).
BNPB memprediksi puncak risiko karhutla terjadi pada Agustus–September 2026. Data menunjukkan sebaran asap lintas batas sejak 6 Agustus, dengan arah angin tenggara–barat mendorong kabut asap hingga Malaysia. Sementara itu, BMKG memperkirakan fenomena El-Nino berlangsung hingga awal 2027, membuat cuaca lebih kering dan memperpanjang risiko kebakaran.
BNPB menegaskan operasi modifikasi cuaca belum bisa dilakukan hingga akhir Agustus karena minimnya pertumbuhan awan. Penanganan karhutla saat ini mengandalkan satgas darat dengan dukungan satgas udara. Pemerintah telah menyiapkan 38 armada, terdiri atas 13 helikopter/pesawat patroli dan 25 unit water bombing. Beberapa unit digunakan secara hibrid untuk patroli maupun operasi modifikasi cuaca.
Selain itu, pemerintah menegaskan akan mencabut permanen peraturan daerah yang masih membenarkan pembukaan lahan dengan cara membakar. Langkah ini diharapkan memperkuat komitmen pencegahan karhutla sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kabut asap.***
