Fajarasia.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia sekaligus Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menegaskan bahwa pengelolaan negara di era disrupsi digital dan kecerdasan buatan (AI) membutuhkan pemahaman mendalam tentang statecraft atau seni mengelola negara.
Dalam Kajian Wawasan Kebangsaan bertajuk “Memahami Statecraft: Mengelola Negara di Era AI”, Fahri menekankan bahwa seorang negarawan harus berpikir lintas generasi, bukan sekadar berorientasi pada pemilu berikutnya. “Politisi hanya berpikir tentang pemilu berikutnya, sementara negarawan berpikir tentang generasi berikutnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (23/8).
Fahri menilai kehadiran AI merupakan peluang besar jika dikelola oleh kepemimpinan berkapasitas intelektual tinggi. Pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk perbaikan ekonomi, pelayanan publik yang ramah, serta kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan perlunya arah baru kepemimpinan nasional yang memadukan ilmu pengetahuan dan kekuasaan agar Indonesia dapat tampil sebagai game changer di panggung global.
Menurutnya, Indonesia memiliki modalitas lengkap—wilayah luas, populasi besar, demokrasi terbesar ketiga, serta populasi Muslim terbesar di dunia—untuk menjadi kekuatan baru. Namun, hal itu menuntut penguatan sektor teknologi, militer, dan ekonomi, termasuk penguasaan AI.
Fahri juga mengingatkan agar masyarakat tidak pesimistis terhadap ancaman hilangnya pekerjaan akibat AI. Sebaliknya, teknologi ini dapat membebaskan manusia dari eksploitasi kerja berlebihan. “Kita tidak boleh menjadi budak mesin, melainkan mesin yang harus kita pekerjakan untuk kepentingan umat manusia,” tegasnya.
Ia menyoroti pentingnya coding dan perancangan algoritma lokal berbasis nilai komunal sebagai benteng menghadapi polarisasi digital. Menurutnya, sejarah Indonesia yang dibangun melalui fondasi narasi dan kelembagaan dapat menjadi pijakan kuat menghadapi era disrupsi.
Menutup paparannya, Fahri menekankan perlunya pemimpin yang mampu memadukan kekuasaan dan ilmu pengetahuan, layaknya philosopher king. “Kekuasaan tanpa ilmu berbahaya, sedangkan ilmu tanpa kekuasaan lemah. Masa depan Indonesia membutuhkan integrasi keduanya,” ujarnya.***
