Fajarasia.id – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meminta distribusi LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi di Sumatera Barat (Sumbar) dikawal ketat agar sampai kepada masyarakat dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menegaskan tidak boleh ada lagi kelangkaan maupun penjualan di atas ketentuan.
Dalam Sosialisasi Keamanan dan Distribusi Subsidi LPG di Hotel Mercure Padang, Minggu (23/8), Andre menyoroti laporan adanya penjualan LPG 3 kg di kawasan Bypass-Ketaping dengan harga Rp21 ribu, padahal HET resmi Rp17 ribu. “Ini tidak boleh terjadi. LPG 3 kg adalah barang bersubsidi, harganya harus sesuai HET,” tegasnya.
Andre menyebut keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDPM) dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh LPG sesuai harga resmi. Ia menekankan tugas pemerintah dan Pertamina adalah memastikan distribusi berjalan lancar, tepat sasaran, dan tidak ada penyalahgunaan.
Sales Branch Manager Pertamina Sumbar III, Muhammad Bima Habibi Alamsyah, menambahkan LPG 3 kg membutuhkan pengawasan ketat karena merupakan barang bersubsidi. Ia mengingatkan masyarakat agar memeriksa berat tabung sesuai ketentuan dan memperhatikan aspek keamanan penggunaan. Pertamina juga menegaskan LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani.
Sementara itu, anggota Hiswana Migas Rachmad Wijaya menekankan pentingnya rantai pasok yang tertib dan transparan. Ia mengajak masyarakat ikut mengawasi agar tidak terjadi penimbunan maupun permainan harga di pangkalan.***
