Fajarasia.id – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Habib Syarief Muhammad mendorong revisi Undang-Undang (UU) Hak Cipta memberikan perlindungan lebih kuat kepada pencipta, musisi, koreografer, dan seniman tradisional dari praktik eksploitasi di platform digital.
Menurut Habib, perkembangan industri digital belum sepenuhnya memberikan manfaat ekonomi yang sebanding kepada para pencipta karya. Musik, tarian, hingga karya seni budaya Indonesia dapat ditonton dan digunakan jutaan kali melalui platform digital, tetapi penciptanya belum tentu memperoleh royalti secara layak.
Hal tersebut disampaikan Habib dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta bersama praktisi musik, budayawan, akademisi, dan pakar hukum di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
“Jangan sampai musisi, koreografer, dan seniman tradisional kita justru hidup dalam kesulitan ekonomi ketika karya mereka terus diputar, digunakan, dan menghasilkan keuntungan bagi pihak lain. Ada ketimpangan antara nilai ekonomi yang dihasilkan industri digital dengan kesejahteraan para penciptanya,” ujarnya.
Habib menilai pembaruan UU Hak Cipta tidak cukup hanya mengatur administrasi pendaftaran karya. Regulasi tersebut juga perlu menjamin keadilan ekonomi, kepastian hukum, serta hak pencipta atas pemanfaatan karya mereka.
Ia mengidentifikasi tiga persoalan utama yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan revisi UU Hak Cipta.
Pertama, transparansi pengelolaan royalti.
Habib menyoroti persoalan transparansi dan akurasi penghimpunan serta penyaluran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
Perkembangan layanan streaming digital atau Digital Service Provider (DSP), seperti Spotify dan YouTube, juga dinilai membutuhkan kejelasan mekanisme pembayaran royalti kepada pencipta.
Karena itu, ia mendorong penguatan pengawasan, audit, dan transparansi pengelolaan royalti agar hak ekonomi para pencipta dapat terpenuhi.
“Negara harus memastikan tata kelolanya transparan, akuntabel, dan memberikan ruang bagi musisi untuk menentukan mekanisme pengelolaan haknya,” kata politikus Fraksi PKB tersebut.
Kedua, perlindungan koreografi dan seni tradisional di ruang digital.
Habib menilai platform seperti TikTok dan Instagram Reels membuka peluang bagi karya seni Indonesia untuk dikenal masyarakat luas. Namun, pemanfaatan karya melalui platform tersebut juga berpotensi dilakukan tanpa izin atau mencantumkan identitas penciptanya.
Menurutnya, revisi UU Hak Cipta perlu memberikan perlindungan memadai terhadap karya koreografi, karawitan, dan berbagai bentuk seni tradisional lainnya.
Ketiga, kepastian hukum dan valuasi kekayaan intelektual.
Habib juga menyoroti pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan pembiayaan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.
Implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi kendala, terutama belum tersedianya mekanisme penilaian atau appraisal kekayaan intelektual yang kredibel serta ekosistem pasar yang dapat memberikan kepastian nilai ekonominya.
Kondisi tersebut membuat lembaga perbankan masih ragu menerima hak cipta sebagai objek jaminan pembiayaan.
Habib berharap revisi UU Hak Cipta dapat menjawab persoalan tersebut sehingga karya kreatif tidak hanya mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi penciptanya.
Ia menekankan pentingnya regulasi yang mampu mengikuti perkembangan industri digital sekaligus memastikan pencipta tidak kehilangan hak atas karya yang dimanfaatkan pihak lain.***





