Pemerintah Tunggak Subsidi Pupuk Rp 14,5 Triliun, DPR Ingatkan Ancaman Pasokan

Pemerintah Tunggak Subsidi Pupuk Rp 14,5 Triliun, DPR Ingatkan Ancaman Pasokan

Fajarasia.id  – Pemerintah tercatat masih memiliki tunggakan pembayaran subsidi pupuk kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp 14,565 triliun per 31 Oktober 2026. Akumulasi tagihan yang mengendap sejak periode 2020 hingga 2026 ini dikhawatirkan menekan arus kas perusahaan dan berisiko mengganggu distribusi pupuk bagi petani.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mengungkapkan, porsi terbesar dari piutang tersebut berasal dari penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025 yang mencapai sekitar 85,5 persen dari total tunggakan.

“Tagihan dari pemerintah, dalam hal ini piutang Pupuk Indonesia, belum terbayar sepenuhnya kurang lebih Rp 14,5 triliun dari tahun 2020 hingga 2026. Nah, kami menginisiasi, mempertemukan, atau ingin mengawal bagaimana caranya pemerintah membayarkan untuk Pupuk Indonesia,” ujar Eko saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Sabtu (14/11/2026).

Eko mendesak pemerintah agar segera melunasi kewajiban tersebut. Pasalnya, keterlambatan pencairan dana memaksa Pupuk Indonesia mencari talangan pinjaman dari Himpunan Bank Negara (Himbara) demi menjaga roda produksi dan distribusi tetap berjalan.

Skema pembiayaan eksternal tersebut dinilai kurang sehat bagi keuangan perusahaan karena menimbulkan beban bunga pinjaman yang tinggi dan menggerus likuiditas.

“Walaupun ada pembayaran, mereka juga mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga, dalam hal ini Himbara. Itu ada bunga di dalamnya, tinggi juga. Akan lebih bagus kalau ada cash flow, akhirnya bisa produksi bagus, distribusi bagus, dan manajemen lebih baik lagi,” tutur Eko.

Ia mengapresiasi komitmen Pupuk Indonesia yang tetap mendukung program swasembada pangan nasional, termasuk menjalankan kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Namun, upaya tersebut perlu diimbangi dengan kepastian pembayaran dari negara.

Di samping persoalan arus kas, Eko menyoroti ancaman eksternal dari eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Gangguan jalur pelayaran dan perdagangan di Selat Hormuz berpotensi melambungkan harga sekaligus menghambat pasokan bahan baku pupuk impor, seperti sulfur, batuan fosfat, dan kalium (KCl).

Kombinasi antara lonjakan harga bahan baku global dan belum cairnya piutang subsidi dikhawatirkan menciptakan tekanan ganda bagi industri pupuk nasional yang pada akhirnya merugikan petani.

“Saya takut kalau misalnya tidak terbayarkan, bagaimana kelanjutan ke depannya kaitan dengan masalah subsidi untuk para petani. Takut terganggu. Belum juga kaitan dengan masalah bahan baku dari luar, terkait geopolitik di Hormuz. Kalau itu semakin tinggi, tagihan belum terbayarkan, ujung-ujungnya yang dirugikan adalah petani. Nah, itu yang tidak kita mau,” tegasnya.

Sebagai langkah mitigasi, Komisi VI DPR RI mendorong penguatan dan optimalisasi pemanfaatan bahan baku domestik. Langkah ini dinilai krusial untuk mengurangi ketergantungan impor serta menjaga ketahanan produksi pupuk nasional di tengah ketidakpastian rantai pasok global.****

Pos terkait