Fajarasia.id – Sidang perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim resmi memasuki agenda pembuktian. Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menghadirkan ratusan saksi untuk menguatkan dakwaan.
“Penuntut umum akan menghadirkan saksi lebih kurang sebanyak 200 orang saksi dan keterangan saksi ini akan didukung oleh alat bukti berupa surat dan atau dokumen, dan barang bukti elektronik berupa chatting WhatsApp antara para terdakwa dan saksi yang ada kaitan dengan perbuatan dari para terdakwa,” kata jaksa saat membacakan opening statement di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
Menurut jaksa, kesaksian ratusan orang tersebut krusial untuk mengurai secara rinci konstruksi perkara. Keterangan mereka akan digunakan guna membuktikan keterlibatan serta peran spesifik Silmy maupun terdakwa lainnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah disusun.
“Selanjutnya membuktikan peranan masing-masing terdakwa sehingga membuktikan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap masing-masing terdakwa,” ujar jaksa.
Menanggapi langkah tim penuntut umum, pihak kuasa hukum Silmy Karim menyatakan kesiapannya untuk mematahkan seluruh tuduhan tersebut di muka persidangan. Pengacara Silmy, Dodi S Abdulkadir, menyoroti rentang waktu masa jabatan kliennya di sektor keimigrasian.
Dodi memaparkan, kliennya baru menduduki kursi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi pada periode 4 Januari 2023 hingga 20 Oktober 2024, yang kemudian dilanjutkan sebagai Wamen Imipas sejak 21 Oktober 2024 hingga 4 Juni 2026. Dengan demikian, ia menegaskan bahwa Silmy sama sekali tidak memiliki otoritas maupun kewenangan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi sebelum tanggal 4 Januari 2023.
Lebih lanjut, Dodi membantah keras adanya aliran dana haram maupun instruksi pemerasan yang dilakukan kliennya selama memegang kendali birokrasi imigrasi.
“Kami akan membuktikan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdakwa tidak pernah menerima uang. Pada masa terdakwa menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, pemberian persetujuan izin tinggal sepenuhnya didasarkan pada proses administrasi, bukan pada adanya uang,” tegas Dodi.
Untuk mengimbangi pembuktian jaksa, kubu Silmy telah menyiapkan barisan saksi a decharge (meringankan) serta pakar guna memberi penjelasan objektif di hadapan majelis hakim.
“Sekurang-kurangnya saksi meringankan 15 orang dan ahli 10 orang,” pungkas Dodi.***





