Fajarasia.id — Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menegaskan perlunya langkah nyata negara untuk menjaga keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tengah masifnya ekspansi ritel modern. Menurutnya, UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional membutuhkan perlindungan agar tetap berdaya saing dan tidak tersisih oleh dominasi pasar ritel besar.
Dalam rapat kerja Komisi VII bersama Kementerian UMKM di Gedung Nusantara I, Senayan, Yoyok menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja kementerian sepanjang 2025. Ia mencatat hampir seluruh indikator administratif menunjukkan hasil sangat baik. Namun, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut harus diuji dengan kondisi riil di lapangan, terutama terkait penyerapan tenaga kerja.
“UMKM menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja di Indonesia. Tapi faktanya, angka pengangguran pada 2025 justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Ini realitas yang tidak bisa diabaikan,” ujarnya.
Yoyok menyoroti dampak ekspansi ritel modern yang jumlah gerainya kini mencapai puluhan ribu di seluruh Indonesia. Menurutnya, penetrasi ritel modern telah menekan usaha kecil, terutama di wilayah perdesaan. “Di kampung-kampung, dampaknya luar biasa. Kehadiran ritel modern membuat usaha kecil mati perlahan. Pemerintah harus hadir untuk melindungi UMKM,” tegas legislator Fraksi NasDem itu.
Selain pembatasan ritel modern, Yoyok mendorong agar UMKM dilibatkan secara aktif dalam proyek strategis nasional. Ia menilai program Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG), bisa menjadi pintu masuk bagi pemerataan ekonomi jika UMKM diberi ruang untuk berpartisipasi.
“Program ini harus pro-rakyat. Tidak masuk akal jika satu pihak bisa menguasai puluhan cabang. Kalau UMKM diberi kesempatan, pemerataan ekonomi akan benar-benar terwujud,” katanya.
Yoyok menekankan bahwa keberpihakan negara terhadap UMKM harus diwujudkan dalam kebijakan konkret. Ia meminta Kementerian UMKM untuk aktif “menggendong” pelaku usaha kecil agar mampu bersaing dan mendapatkan akses yang adil.
“Kalau pembatasan ritel modern belum bisa dilakukan, maka tahun ini saya titip: gendong UMKM seluruh Indonesia agar bisa ikut serta dalam BGN. Itu bentuk nyata keberpihakan negara,” pungkasnya.
