Fajarasia.id – Tiongkok mempertegas klaimnya atas Laut China Selatan di tengah penetapan batas laut oleh Filipina di wilayah tersebut. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menandatangani undang-undang untuk menetapkan batas maritim dan jalur laut demi memperkuat kedaulatan negara.
Melansir dari Al Jazeera, Senin (11/11/2024), tindakan ini langsung mendapat keberatan keras dari Tiongkok. Beijing mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan sebagai wilayahnya, termasuk daerah yang juga diklaim oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Tiongkok menolak putusan pengadilan internasional tahun 2016 yang menyatakan klaim tersebut tidak sesuai hukum internasional. Sementara itu, AS mendukung Filipina dan putusan itu.
Tiongkok menetapkan garis dasar “perairan teritorial” di sekitar Scarborough Shoal dan memberlakukan undang-undang domestic. Termasuk undang-undang penjaga pantai yang memungkinkan penahanan terhadap pihak asing yang dianggap melanggar wilayah.
Tiongkok kerap menuduh Filipina mengirim kapal militer dan pesawat untuk masuk ke perairan dan wilayah udara di sekitar Scarborough, serta menghasut penangkapan ikan ilegal. Enam konfrontasi terjadi di wilayah tersebut pada bulan Agustus lalu.
Ketegangan ini berpotensi menarik keterlibatan AS yang memiliki perjanjian pertahanan dengan Filipina. Perjanjian tersebut membantu jika ada serangan pihak ketiga terhadap personel atau aset militer Filipina di Laut China Selatan.****
