Fajarasia.co – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menanggapi santai, saat menjawab isu reshuffle di kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo, yang belakangan berembus.
Menurut Hasto, reshuffle merupakan hak prerogatif kepala negara atau presiden dan tidak harus diributkan, karena malah akan menguras energi.
“Itu kan mengurangi energi kita, kalau kita semua berpedoman bahwa urusan reshuffle itu merupakan urusan presiden, hak prerogatif presiden, mengapa kita meributkan?,” ucap Sekjen PDIP, Hasto saat dihubungi, Minggu (29/5/2022).
Hasto menambahkan, hak prerogatif presiden diatur dalam konstitusi negara. Artinya, presiden dapat melakukan suatu evaluasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan.
“Misal presiden melakukan evaluasi, mengapa minyak goreng langka? Mengapa pergerakan ekonomi rakyat tidak secepat yang beliau harapkan? Presiden bisa melakukan evaluasi dan menentukan dengan hak prerogatif siapa yang akan menjadi pembantu beliau,” jelas Hasto.
“Jadi, kita tidak perlu meributkan hal itu (reshuffle),” imbuh dia.
Hasto mengajak para anak bangsa untuk membangun energi positif bagi negara, ketimbang membahas hal-hal yang belum tentu kepastiannya. Apalagi, hal tersebut menjadi ruang lingkup dari Presiden Jokowi.
“Reshuffle hanya bisa terhadi atas kehendak presiden dan PDIP percaya ketika hal tersebut misalnya dilakukan, itu melalui proses evaluasi atas kinerja menteri-menterinya untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan,” terangnya.***
