Fajarasia.co – Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting secara nasional hingga 14 persen pada tahun 2024 termasuk di wilayah perbatasan. Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Tenaga Ahli Utama KSP Bidang Kesehatan Brian Sri Prahastuti menyatakan, strategi pemerintah saat ini meningkatkan kesejahteraan. Khususnya di 222 kecamatan di wilayah perbatasan yang menjadi beranda terdepan Indonesia.
“Kesejahteraan masyarakat ini menjadi poin penting untuk dijaga guna menekan angka stunting. Tidak sekedar hanya memperbaiki status gizi kualitas hidup manusia, tetapi juga berkaitan dengan integritas,” kata Brian , Jumat(30/9/2022).
Terlebih, menurutnya, saat ini pemerintah telah menganggarkan hampir Rp8,7 triliun untuk 222 kecamatan di wilayah perbatasan. Dana itu dialokasikan untuk pembangunan infrastuktur pelayanan dasar publik.
“Bagaimana daerah-daerah ini bisa melihat persoalan bersama? Namun akan kita lihat skala paling besar masalahnya dan skala paling mendongkrak secara umum,” ujarnya.
” Semuanya diharapkan bisa mencapai target di bawah 20 persen. Kalau semua kabupaten dan kota bisa mencapai 14 persen, maka otomatis nasional akan mengikuti,” katanya, menambahkan.
Data studi status gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting menunjukkan penurunan dari 27,7 persen, tahun 2019 menjadi 24,4 persen. Kementerian Kesehatan dalam hal ini bertanggung jawab untuk mempublikasikan data prevalensi stunting kabupaten/kota.
“Ini sudah cukup jelas menjadi tantangan kita. Jadi tiap daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya-upaya menekan angka stunting dengan beban berbeda,” katanya.****
