Fajarasia.co – Pemerintah dan DPR berkomitmen untuk menaruh perhatian serius terhadap kesejahteraan nelayan kecil dan pengelolaan kawasan pesisir. Hal itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin.
“Kami ingin lebih memperhatikan kesejahteraan nelayan kecil yang selama ini masih menghadapi berbagai persoalan,” ujar Puteri, Minggu (16/10/2022). Selain itu juga berupaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka.
Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan berbagai saluran anggaran dalam APBN telah dialokasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan kecil. Antara lain melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang kelautan dan perikanan, serta dana bagi hasil perikanan.
Kemudian ada pula kredit usaha rakyat (KUR) sektor kelautan dan perikanan hingga bantuan sosial. “Sehingga, ketika harga BBM naik, APBN diarahkan untuk melindungi daya beli kelompok rentan seperti petani dan nelayan,” ujarnya.
Kendati demikian, DPR dan pemerintah tidak menutup mata bahwa banyak nelayan terpaksa berhenti melaut akibat kenaikan harga BBM. Bahkan, ketika mereka memaksa untuk pergi, hasil tangkapannya tidak sesuai biaya yang dikeluarkan.
“Karenanya DPR mendorong pemerintah daerah mengalokasikan 2 persen dari DAU/DBH untuk bansos yang menyasar nelayan,” kata Puteri. Total alokasi anggaran untuk kebutuhan tersebut mencapai Rp2,17 triliun.****