Fajarasia.id – Pimpinan Ombudsman RI Maneger Nasution mewanti-wanti perlunya pengawasan ketat dalam pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, besarnya harapan pemerintah terhadap program ini harus dibarengi dengan regulasi yang kuat dan tata kelola yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat desa.
“Program seringkali dimunculkan dengan anggaran besar dan glorifikasi peluncuran, tetapi di sisi implementasi pengawasan sering terjadi maladministrasi,” ujarnya, Minggu (21/6). Ia menekankan pengawasan bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan menjaga kualitas pelayanan publik.
Maneger menilai koordinasi antara Ombudsman dan Kementerian Koperasi menjadi langkah positif agar pengawasan hadir sejak awal. Tantangan terbesar, menurutnya, ada di lapangan karena setiap desa memiliki karakteristik dan kapasitas sumber daya manusia berbeda.
Sementara itu, calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dalam program SPPI di Akademi Angkatan Udara. Gubernur AAU Marsda Donald Kasenda menegaskan peserta diharapkan menjadi agen perubahan yang memperkuat koperasi sekaligus mendukung ketahanan nasional.
Dengan pengawasan yang kuat dan tata kelola yang baik, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi instrumen nyata pemberdayaan ekonomi. Sebaliknya, tanpa pengawasan, program berisiko sekadar menjadi proyek formalitas.*****
