Fajarasia.id – Anggota DPR RI Nurul Arifin menegaskan bahwa 12 isu strategis perempuan yang dirumuskan dalam Musyawarah Ibu Bangsa 2025 tidak boleh berhenti sebagai wacana. Ia menekankan, seluruh poin harus diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata agar benar-benar berdampak bagi perempuan Indonesia.
“Inti dari perjuangan ini adalah tidak mendomestifikasi perempuan, tapi mendorong perempuan untuk terus berkiprah sesuai dengan kemampuannya, kehendaknya, dan bisa memiliki otoritas atas dirinya,” ujar Nurul dalam keterangan tertulis, Selasa (23/12/2025).
Nurul menjelaskan, 12 isu strategis tersebut mencakup beragam tantangan lintas sektor yang dihadapi perempuan saat ini. Mulai dari kekerasan dan eksploitasi, ketimpangan ekonomi, kesehatan, politik dan representasi, hingga isu lingkungan, krisis iklim, digitalisasi, budaya pop, identitas, disabilitas, serta interseksionalitas. Tak berhenti di situ, isu lain juga menyinggung reformasi hukum, sektor kemanusiaan, kampus, hingga birokrasi yang berkeadilan gender.
Menurut politisi Golkar ini, sebagian isu sebenarnya sudah memiliki payung hukum. Namun, kelemahan terbesar ada pada implementasi di lapangan. Karena itu, ia menekankan perlunya komitmen berkelanjutan dari parlemen agar regulasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh perempuan.
“Sebetulnya semua undang-undang itu sudah menampung ya. Memang belum semua, tapi lebih banyak bukan masalah hukum, tapi masalah ide. Itu akan kami masukkan untuk perayaan satu abad pergerakan perempuan nanti,” jelasnya.
Dalam konteks legislasi, Nurul menyoroti pentingnya percepatan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Pemilu. Ia menekankan bahwa proses rekrutmen politik harus menjamin keterlibatan perempuan secara adil, tanpa diskriminasi.
“PR kita adalah terus mendorong, terutama soal rancangan undang-undang pemilu. Di setiap rekrutmen harus menyertakan perempuan. Tidak cuma perempuan, tapi semua anggota juga harus sama,” tegasnya.
Momentum Musyawarah Ibu Bangsa 2025 yang bertepatan dengan Hari Ibu disebut Nurul sebagai tonggak penting. Ia menegaskan, perjuangan atas 12 isu strategis bukan untuk membatasi peran perempuan di ranah domestik, melainkan membuka ruang lebih luas agar perempuan bisa menentukan pilihan hidupnya secara mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
