Fajarasia.id – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam rencana besar pembangunan energi di Papua. Ia menekankan perlunya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan secara terbuka, serta audit menyeluruh terhadap perizinan lahan sebelum kebijakan dijalankan.
“Imbauan saya jelas, pembangunan energi harus sejalan dengan keselamatan lingkungan dan keadilan sosial. Papua bukan laboratorium coba-coba kebijakan. Sekali salah langkah, dampaknya bisa jauh lebih serius dan sulit dipulihkan,” tegas Johan, Selasa (23/12/2025).
Dorongan ini muncul menyusul wacana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadikan Papua sebagai wilayah swasembada energi. Salah satu opsi yang disebut adalah pengembangan kelapa sawit sebagai sumber energi alternatif.
Namun Johan mengingatkan, rencana tersebut tidak boleh hanya dilihat dari sisi ekonomi atau ketahanan energi. Menurutnya, aspek ekologi, sosial, dan tata kelola lahan harus menjadi pertimbangan utama.
“Pengalaman bencana ekologis di Aceh dan Sumatra harus jadi pelajaran nasional. Sawit bukan otomatis salah, tapi kalau ditanam tanpa perencanaan ekologis yang ketat, tanpa menghormati daya dukung lingkungan dan hak masyarakat adat, risikonya sangat besar,” ujar politisi PKS itu.
Johan menegaskan, Papua memiliki karakter ekologis yang sangat sensitif. Dengan hutan alam yang luas, wilayah adat yang kompleks, serta fungsi hidrologi yang rentan, kebijakan penanaman sawit di Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain.
“Papua itu berbeda. Pendekatan pembangunan harus berbasis kehati-hatian, ilmu pengetahuan, dan penghormatan terhadap masyarakat adat,” katanya.
Sebelumnya, Prabowo menyampaikan rencana pemerintah menjadikan Papua sebagai wilayah swasembada energi dengan mengoptimalkan potensi lokal. Selain sawit, ia juga mendorong pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air skala kecil, serta tanaman penghasil bahan bakar lain seperti tebu dan singkong.
Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Papua terhadap pasokan BBM dari luar daerah sekaligus menekan harga energi agar lebih terjangkau.
