Fajarasia.id — Program ambisius pembangunan 3 juta rumah per tahun yang dijanjikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, kini menuai kritik tajam dari parlemen. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syaiful Huda, menyebut bahwa realisasi program tersebut jauh dari harapan, bahkan dinilai sebagai bentuk pembohongan publik.
“Awalnya dijanjikan 3 juta rumah per tahun, tapi faktanya hanya 26 ribu unit yang terealisasi. Ini bukan sekadar meleset, tapi sudah masuk kategori menyesatkan,” tegas Huda.
Komisi V DPR juga disebut telah meminta roadmap resmi dari Kementerian PKP, namun hingga kini dokumen tersebut belum diberikan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa program tersebut tidak memiliki perencanaan yang matang.
Kritik Tajam dari Zulfikar Arse
Anggota DPR lainnya, Zulfikar Arse, turut menyuarakan kekecewaannya terhadap kinerja kementerian. Menurutnya, jika kementerian benar-benar serius dan memiliki komitmen, tidak ada alasan program ini gagal.
“Soal lahan, semua ada caranya. Kalau benar-benar didorong, tidak ada yang tidak bisa,” ujar Arse.
Ia menyoroti berbagai kendala yang selama ini dijadikan alasan oleh kementerian, dan menyebut bahwa semuanya bisa diatasi jika ada kemauan politik dan koordinasi lintas lembaga yang kuat.
Tantangan yang Bisa Diatasi
Arse merinci sejumlah tantangan yang seharusnya tidak menjadi penghalang utama:
– Ketersediaan dan Akses Lahan
Banyak daerah belum memiliki regulasi pembebasan lahan atau insentif bagi pengembang. Namun, menurut Arse, hal ini bisa diatur melalui kebijakan yang tepat.
– Daya Beli Masyarakat
Harga rumah subsidi masih terlalu tinggi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Banyak yang belum memenuhi syarat KPR, namun solusi bisa ditemukan melalui skema pembiayaan yang lebih inklusif.
– Perizinan dan Regulasi
Proses perizinan yang lambat dan birokratis menjadi hambatan. Arse menilai bahwa percepatan regulasi bisa dilakukan jika ada komitmen dari pemerintah daerah.
– Pendanaan dan Anggaran
Ketergantungan pada APBN dan pemangkasan anggaran perumahan disebut sebagai penghambat. Namun, Arse menegaskan bahwa pendanaan bisa diatur melalui skema alternatif dan sinergi dengan sektor swasta.
– Koordinasi Antar Lembaga
Minimnya sinergi antara Kementerian PKP, ATR/BPN, pemerintah daerah, dan pengembang membuat program berjalan lambat. Belum ada sistem terpadu untuk monitoring dan evaluasi secara real-time.
– Kualitas dan Lokasi Rumah
Banyak rumah dibangun jauh dari pusat ekonomi dan kualitasnya tidak memenuhi standar. Hal ini membuat rumah subsidi kurang diminati oleh masyarakat.
Seruan untuk Evaluasi
Dengan berbagai kegagalan dan ketidaksesuaian antara janji dan realisasi, para anggota DPR mendesak agar Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program 3 juta rumah dan kinerja Menteri PKP.
“Kalau tidak ada perubahan, program ini hanya akan jadi jargon politik tanpa dampak nyata bagi rakyat,” tutup Huda.****
